RN - Aksi demo mahasiswa diberbagai daerah terjadi. Senin (17/2), mahasiswa dari berbagai elemen kompak menyuarakan aspirasinya.
Di Jakarta, aksi demo berlangsung damai. Ribuan mahasiswa berkumpul di Patung Kuda, Monas, Jakpus.
Aksi demo membuat ruas jalan sekitaran Israna Negara stag. Massa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dalam demo 'Indonesia Gelap' membacakan 13 tuntutan kepada pemerintah.
BERITA TERKAIT :Tuntutan itu mulai dari isu pendidikan, Proyek Strategis Nasional (PSN) hingga rombak Kabinet Merah Putih.
Tuntutan dibacakan Bagas Wisnu selaku Koordinator Humas UPNVJ Bergerak atau Jenderal Lapangan Aksi di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2025). Dia menyerukan agar pemerintah bisa memenuhi semua tuntutan tersebut.
"Cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati," teriak Wisnu dengan toa.
PSN PIK belakangan ini ramai karena adanya pagar laut Tangerang, Banten. Pagar laut itu viral dan hingga kini belum ada satu pun yang ditangkap oleh polisi.
"PSN PIK harus dievaluasi dan dicabut. PSN merusak rakyat dan nelayan. Pagar laut adalah bukti PSN merampas hak rakyat," teriak mahasiswa lainnya.
Massa baru bubar dari patung kuda sekitar pukul 18.30 WIB. Berikut 13 poin tuntutan mahasiswa:
1. Ciptakan pendidikan gratis ilmiah dan demokratis serta batalkan pemangkasan anggaran pendidikan.
2. Cabut proyek strategis nasional bermasalah, wujudkan reforma agraria sejati. Menurut mereka Proyek Strategis Nasional (PSN) kerap menjadi alat perampasan tanah rakyat. Kami menuntut pencabutan PSN yang tidak berpihak pada rakyat dan mendorong pelaksanaan reforma agraria sejati.
3. Tolak revisi Undang-Undang Minerba, revisi Undang-Undang Minerba hanya menjadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik ketika bersuara secara kritis.
4. Hapuskan multifungsi ABRI. Sebab keterlibatan militer dalam sektor sipil berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan yang demokratis.
5. Sahkan rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Masyarakat adat membutuhkan perlindungan hukum yang jelas atas tanah dan kebudayaan mereka.
6. Cabut Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 yang mana instruksi presiden ini dinilai sebagai ancaman terhadap bagian-bagian yang justru menjadi kepentingan rakyat seperti pendidikan dan kesehatan.
7. Evaluasi penuh program makan bergizi gratis. Kata mereka, program makan gratis harus dievaluasi agar tepat sasaran, terlaksana dengan baik, dan tidak menjadi alat politik semata.
8. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen. Kesejahteraan akademisi harus diperhatikan demi peningkatan kualitas pendidikan tinggi dan melindungi hak-hak buruh kampus.
9. Desak Prabowo Subianto untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perampasan aset. Sebab korupsi adalah hal yang mendesak dan hal ini harus segera diatasi melalui Perppu untuk memberantas kejahatan ekonomi dan korupsi.
10. Tolak revisi Undang-Undang TNI, Polri, dan Kejaksaan. Mereka menilai revisi ini berpotensi menguatkan imunitas para aparat juga militer dan melemahkan penguasaan terhadap aparat.
11. Efisiensi dan rombak Kabinet Merah Putih. Borosnya para pejabat yang tidak bertanggung jawab harus diatasi dengan rombak para pejabat yang bermasalah.
12. Tolak revisi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat tentang tata tertib yang mana revisi saat sangat bermasalah dan bisa menimbulkan kesewenang-wenangan dari lembaga DPR.
13. Reformasi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Aksi ini merupakan panggilan kepada seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal jalanan pemerintahan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat di Indonesia.
Jenderal Lapangan Aksi Bagas Wisnu mendesak Presiden Prabowo Subianto dan jajaran segera merespons sejumlah tuntutan yang dilayangkan koalisi sipil.
"Jika tidak, maka aksi serupa akan terus berlanjut di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Tertanda Koalisi Masyarakat Sipil," kata Bagas saat membacakan pernyataan sikap di Patung Kuda, Jakarta, Senin (17/2).
Sementara di Surbaya, Jawa Timur, aksi mahasiswa 'Indonesia Gelap' di depan DPRD Jatim Surabaya, ricuh, Senin (17/2). Massa membakar ban dan terlihat adu jotos dengan polisi.
Para mahasiswa mengaku ada lima aktivis yang ditangkap polisi. Tapi Kabag Ops Polrestabes Surabaya AKBP Wibowo memastikan tidak ada mahasiswa peserta demonstrasi yang ditangkap polisi.
"Tadi tidak ada yang diamankan, semuanya adik-adik mahasiswa boleh dikonfirmasi. Apa yang disampaikan, isu-isu ada yang diamankan. Saya pastikan tidak ada diamankan," kata Wibowo.
Ia menuturkan aksi 'Indonesia Gelap' yang berlangsung di Surabaya berjalan relatif kondusif. Dan hanya diwarnai sedikit insiden saling dorong.
Wibowo juga mengaku pihaknya tidak menangkap seorang perusuh atau provokator dalam aksi ini.
"Sampai saat ini saya belum menerima laporan itu, tapi tadi ada sedikit dorong-dorongan karena mahasiswa sedikit maju ke depan. Kemudian kita menjaga agar situasi kondusif supaya tidak masuk ke batas yang kita sepakati, hanya dorong-dorongan seperti itu," pungkasnya.
Korlap Aksi 'Indonesia Gelap' yang juga Presiden BEM Universitas Airlangga (Unair) Aulia Thaariq Akbar atau Atta menyebut lima rekannya ditangkap polisi saat berunjuk rasa.
"Ada sekitar lima, dan kami melihat sendiri bahwa teman kami lima orang itu dibawa oleh anggota ke dalam (Gedung DPRD)," kata Atta.
Selain itu, kata Atta, ada juga sekitar lima orang mahasiswa lainnya mengalami kekerasan oleh aparat. "Mereka juga melakukan tindakan-tindakan kekerasan," ucapnya.