RN - Isu musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar dimajukan sebelum Presiden Joko Widodo lengser ditepis partai berlambang pohon beringin itu.
Ketua DPP Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan Munas tetap sesuai jadwal, Desember 2024 ini.
"Tidak ada pembahasan apapun mengenai perubahan jadwal Munas. Apalagi dimajukan sebelum tanggal 20 Oktober 2024 atau sebelum habis masa jabatan Presiden Joko Widodo,” kata Dave kepada wartawan, Minggu (17/3/2024).
BERITA TERKAIT :Setyo Budiyanto Jadi Ketua KPK, Bakal Geber OTT Ke Koruptor
Golkar Sudah Disahkan Kemkum, Gugatan Ke Bahlil Tetap Jalan
Sebelumnya diberitakan, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) juga memastikan tidak akan terjadi musyawarah luar biasa atau munaslub di Partai Golkar.
"Tadi Pak Luhut sudah bicara (tidak mungkin ada Munaslub)," kata Ical.
Ical mengungkapkan jika partai Golkar telah memiliki aturan sebagai syarat ketua umum atau ketum partai Golkar. ARB mengingatkan jika menjadi ketum Golkar harus terlebih dahulu menjadi pengurus minimal selama 5 tahun.
Hal ini disampaikan ARB saat ditanya awak media kemungkinan peluang sosok ketum Partai Golkar nantinya. "Kalau ketum kan ada aturannya, harus 5 tahun pengurus," ujarnya.
Pernyataan Ical ini pun seolah sehati dengan Jusuf Kalla (JK) yang lebih dahulu mengungkapkan syarat menjadi ketum partai Golkar tersebut.
Politisi senior partai Golkar ini juga memastikan jika tidak serta merta setiap orang akan bisa menjadi ketum partai. "Iya dung, namanya juga organisasi," ucapnya kemudian
Meski menegaskan jika ketum Golkar harus memenuhi syarat, namun Ical tidak menutup kemungkinan seseorang bisa dicalonkan menjadi ketum.
Kemungkinan yang dimaksud ialah perubahan aturan di munas atau disetujui oleh seluruh perwakilan yang hadir pada forum tersebut. "Mungkin saja, jika mau jika semua daerah mau," tegas Ical.
