RN - PDIP terus menyeruduk. Kali ini urusan beras untuk masyarakat jelang bulan suci Ramadan. Jika beras bermasalah maka bisa berpotensi menimbulkan krisis politik dan sosial.
Demikian disampaikan politisi PDIP Aria Bima di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Selasa (5/3).
Jokowi sebelumnya sudah mengecek harga beras. Jokowi mengklaim kalau beras sudah stabil dan masyarakat bisa mengecek langsung di Pasar Cipinang, Jakarta Timur dan kawasan Kerawang, Jawa Barat.
BERITA TERKAIT :Megawati Muncul Usai Jokowi Turun Di Jateng & Jakarta, Tuding Aparat Gak Netral
Jokowi Getol Endorse RIDO, Dendam Ke PDIP Atau...?
"Saya khawatir, kalau sampai kebutuhan beras nasional ini akan tidak mencukupi demand-nya, akan menjadi krisis sosial dan potensial jadi krisis politik, situasi ada pilkada di bulan November," kata Aria Bima.
Aria Bima yang juga wakil ketua Komisi VI DPR menambahkan, sejumlah negara di Asia saat ini telah membatasi ekspor beras. Sehingga Indonesia bakal sulit mengimpor beras saat memiliki kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi di dalam negeri.
"Pada situasi normal itu bisa-bisa saja kita langsung bersandar pada pangan impor, yang mungkin hanya membutuhkan sekitar dua minggu untuk beras itu sampai ke kita," paparnya.
Ia lantas mengurai, untuk tingkat kebutuhan nasional, panen baru akan terjadi pada April 2024. Setelah panen, masih membutuhkan satu bulan untuk dikeringkan untuk diseleksi kemudian disalurkan ke pasar.
"Jadi April-Mei itu baru ada (stok beras lagi), sementara kita sebentar lagi masuk bulan puasa Ramadan dan Idulfitri," tutupnya.
