RADAR NONSTOP - Sekertaris DPD (Dewan Pimpinan Daerah) PDIP Jawa Barat Abdy Yuhana meminta kepada semua pihak, agar kasus yang menjerat anggota DPRD Jawa Barat Waras Wasisto dalam kasus pembangunan Meikarta tak dikaitkan dengan partainya.
Jika memang terbukti, Abdy merasa menyebut kasus tersebut murni dilakukan Waras secara pribadi. "Soal itu, tidak ada kaitan dengan urusan partai. Itu kan urusan pribadi, perlu saya tegaskan di sini bahwa sama sekali tidak ada kaitan," kata Abdy saat dihubungi wartawan, Rabu (23/1/2019).
Namun, Abdy mengaku hingga saat ini pihaknya belum dapat menanggapi lebih lanjut terkait penyebutan nama kadernya dalam sidang tersebut. "Jadi sepanjang ini tidak melihat itu tidak ada kaitan dengan partai, sehingga tidak ada respons apa pun. Itu kan murni individu-individu," ungkapnya.
BERITA TERKAIT :Krisdayanti Balik Pegang Mic, Setelah Gagal Di Pilkada Kota Batu
Sekjen PDIP Hasto Tuding Airin-Ade Dikepung & Dihadang Kekuatan Besar Di Banten
Menurut dia, DPD PDIP Jawa Barat masih menunggu proses hukum yang tengah berjalan, dan akan menunggu apakah pengakuan saksi Neneng Rahmi Nurlaely (Kabid Tata Ruang pada Dinas PUPR Kabupaten Bekasi) terbukti benar atau tidak.
"Kita lihat saja nanti pembuktiannya dalam proses hukum, apakah memang benar-benar dilakukan atau tidak. Apakah melanggar hukum atau tidak, hal itu kan masih prematur," paparnya.
Lebih lanjut, pihaknya juga membantah tidak ada setoran uang dari setiap kandidat/peserta yang ikut penjaringan bakal calon gubernur Jabar dari PDIP. Hal tersebut, ditegaskan karena dalam sidang Meikartadisebut nama Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa yang meminta uang Rp1 miliar untuk kepentingan penjaringan calon kepala daerah dalam Pilgub Jabar yang diadakan oleh PDIP.
"Perlu kami tegaskan bahwa tidak pernah ada dalam aturan partai yang mengharuskan daftar ke PDIP dipungut biaya. Tidak ada sama sekali. Silakan dikonfirmasi. Apalagi kaitannya dengan cagub, tidak sama sekali," tandasnya.
