RN - Gerakan kampus tidak bisa dianggap remeh. Belajar dari sejarah, Soeharto lengser karena gerakan kampus.
Saat ini sudah ada puluhan kampus baik swasta maupun negeri yang membuat petisi mengkritisi pemerintahan Jokowi soal demokrasi dan netralitas pemilu.
Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, M Din Syamsuddin menyambut baik adanya gerakan kampus yang menyuarakan keprihatinan dengan kondisi bangsa saat ini. Menurutnya adanya gerakan tersebut menandai kebangkitan hati nurani dan akal budi.
BERITA TERKAIT :Jokowi Melanggar Etika Karena Dukung Paslon, Tapi Gak Bisa Terjerak Hukum
Jokowi Selamat Dari Putusan MK, Hakim Sebut Presiden Tak Melakukan Nepotisme
"Ini kebangkitan hati nurani, kebangkitan akal budi dan sekaligus silent majority beberapa waktu ini tidak bisa menahan diri lagi melihat kerusakannya yang terlalu akut, serius," kata Din Syamsuddin di Yogyakarta, Jumat (9/2/2024).
Menurutnya sikap yang diperlihatkan Presiden Jokowi terlalu demonstratif. Ia pun mengingatkan pemerintah untuk tidak meremehkan kampus.
"Jangan sampai terjadi, nanti akan kualat," ucapnya.
Untuk itu ia mengimbau agar pemerintah mendengarkan masukan dan kritik dari akademisi. Jika kritik itu benar, maka pemerintah harus berhenti dari perilaku yang dikritik
"Yang dikritik itu kan etika, moral, yang kedua undang-undang hukum peraturan yang tertulis. Kalau sampai kedua-duanya diabaikan ya menurut saya satu, saya kehilangan kata-kata untuk menggambarkannya. Tapi biasa di banyak tempat hal seperti itu akan membangkitkan kemarahan rakyat," ungkapnya.
"Jangan bermain api dengan hati pikiran rakyat dan aspirasi rakyat," kata Din menambahkan.
Sebelumnya sejumlah kampus menyuarakan kritiknya kepada Presiden Jokowi yang dinilai tidak sesuai dengan semangat demokrasi. Sejumlah kampus juga menyuarakan soal keprihatinannya terhadap kenegarawanan Presiden Jokowi. Selain itu sivitas kampus juga menyoroti masa depan bangsa Indonesia.
