Jokowi Kaget Lulusan S-2 & S-3 Masih Sedikit, Mahasiswa: Ke Kampus Pak, Jangan Resmikan Tol Doang
RN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kaget ketika mengetahui rasio penduduk berpendidikan pascasarjana sedikit. Saat ini populasi produktif di Indonesia masih sangat rendah yakni di angka 0,45 persen.
Bahkan, Indonesia tercatat masih kalah dengan negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Sedangkan di negara-negara maju sendiri angka rasionya sudah mencapai 9,8 persen.
"Makanya Pak Jokowi ke kampus. Hampir 10 tahun jadi Presiden baru tau, cek kampus berapa biaya untuk S-2 dan S-3," ungkap mahasiswa magister di Jakarta, Senin (15/1).
BERITA TERKAIT :Megawati Muncul Usai Jokowi Turun Di Jateng & Jakarta, Tuding Aparat Gak Netral
Jokowi Getol Endorse RIDO, Dendam Ke PDIP Atau...?
Jangankan swasta untuk S-2 negeri sekelas UI, ITB, UGM dan lainnya sudah mencapai angka puluhan juta. "Berat dan mahal. Swasta juga mahal sekarang. Pak Jokowi sih sukanya peresmian proyek tol aja tapi lupa basis kekuatan negara itu adalah pendidikan," keluhnya.
"Rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif masih rendah sekali. Saya kaget. Indonesia di angka 0,45 persen. Negara tetangga kita Vietnam, Malaysia sudah di angka 2,43 persen. Negara maju 9,8 persen. Jauh sekali," kata Jokowi di acara pembukaan Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan XXV Forum Rektor Indonesia di Surabaya, Jawa Timur, Senin (15/1/2024).
Oleh karena itu, Jokowi akan segera menggelar rapat untuk membahas dan mengambil kebijakan agar angka rasio penduduk berpendidikan pascasarjana di Indonesia bisa meningkat. Ia mengatakan, rapat akan digelar pada pekan ini.
"Saya minggu ini akan rapatkan ini dan mengambil kebijakan, policy untuk mengejar angka yang masih 0,45 persen. Tidak tahu anggarannya didapatkan dari mana tapi kita carikan agar betul-betul bisa naik secara drastis, kejauhan sekali 0,45 sama 2,43," ujar Jokowi.
Ia memastikan, pemerintah akan mencari anggaran untuk membiayai peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Hal ini penting karena SDM menjadi kunci utama bagi Indonesia untuk bisa melompat menjadi negara maju.
"Saya paham upaya itu membutuhkan anggaran, pembiayaan di tengah tekanan fiskal kita. Tapi sumber daya manusia sangat penting dalam 5-10 tahun ke depan dan itu jadi kunci," ucap dia.
Menurutnya, pembiayaan pendidikan dan riset tetap harus diupayakan bukan hanya dari APBN dan APBD. Namun juga dari pemanfaatan dana abadi yang dimiliki, termasuk menghubungkan dengan industri melalui matching fund.
Jokowi mengatakan, anggaran APBN untuk sektor pendidikan dari 2019-2024 telah mencapai Rp 6.400 triliun. Sedangkan pada awal pembukaan, dana abadi memiliki anggaran Rp 1 triliun dan kini telah mencapai Rp 139 triliun.
"Jumlah penerima beasiswa juga sudah meningkat tujuh kali lipat dari awal LPDP dibuka. Tapi ini masih jauh, masih sangat kurang. Saya kira perlu ditingkatkan paling tidak lima kali dari yang ada sekarang. Butuh anggaran besar tapi ini jadi kewajiban kita untuk mencarikan jalan agar rasio kita tadi bisa terangkat naik," jelas Jokowi.
Dalam kesempatan ini, Jokowi pun mengajak seluruh perguruan tinggi agar menguatkan kolaborasi dan sinergi serta melahirkan lebih banyak solusi untuk mewujudkan kemajuan Indonesia.
