Jelang Ahok Nikah, Enam Underpass dan Flyover Digeber DPRD
RADAR NONSTOP - Mengejutkan. DPRD DKI Jakarta menemukan enam underpass dan flyover di Jakarta bermasalah.
DPRD DKI Jakarta mendesak Inspektorat untuk segera mengusut enam proyek ratusan miliar yang belum diserahkan ke Pemprov DKI itu.
Diketahui, enam proyek tersebut yakni Underpass Kuningan, Underpass Mampang, Underpass Matraman, Flyover Cipinang, Flyover Pancoran dan Flyover Bintaro. Diduga proyek jumbo itu digarap saat Ahok dan Djarot menjabat sebagai gubernur dan wagub.
BERITA TERKAIT :PPP DKI Aja Ambruk, RIDO Bisa Kena Prank Sandiaga Uno?
Pengamat: Orang Lama Jangan Ikut Seleksi, DPRD Harus Audit Anggaran KPID Jakarta
Nah, menjelang Ahok bebas 24 Januari dan akan nikah pada 15 Februari 2019 kasus ini meledak.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Abdul Ghoni, meminta Inspektorat DKI turun tangan memeriksa proyek underpass dan flyover yang belum diserahterimakan setelah selesai dibangun 2018 lalu.
“Itu harus diusut. Inspektorat harus turun dan beritahu masyarakat. Kita harus transparan,” ujarnya, Kamis (17/1/2019).
Ghoni juga mempertanyakan alasan enam proyek yang dianggarkan tahun 2017 lalu ini belum diserahterimakan kontraktor kepada Pemprov DKI Jakarta. Terlebih enam proyek tersebut pernah menjadi sasaran aksi vandalisme dan pencurian beberapa waktu lalu.
“Besi-besi yang sempat hilang di underpass itu karena keteledoran pelaksana proyek. Nanti ada tanggung jawab kontraktor kalau sudah diserahterimakan,” katanya.
Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta lainnya, Ricardo. Ia menyayangkan Pemprov DKI enggan membuka secara transparan enam proyek persimpangan tak sebidang yang dibangun dari anggaran tahun 2017 lalu tersebut.
”Ini bukti tidak fokusnya Dinas Bina Marga dalam merencanakan kegiatan pembangunan,” cetusnya.
Ricardo juga melihat banyak hal teknis dari proyek tersebut yang tidak sesuai dengan spesifikasi pembangunan. Di antaranya seperti cetakan beton, lalu lintas di ujung jalan dan lain sebagainya.
“Kami sudah mengeceknya. Hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Kami minta jangan dibayarkan kontraktornya,” tegasnya.
Terpisah, Asisten Pembangunan Sekda DKI Jakarta, Yusmada Faizal enggan berkomentar terkait hal ini. ”Kalau pembangunan jalan itu Dinas Bina Marga. Tanya kepala dinasnya sekarang,” ucap Yusmada.
Yusmada juga mengaku tidak mengetahui apakah enam proyek jalan tak sebidang tersebut sudah diserahterimakan kontraktor atau belum.
“Ya nggak tahu saya. Sebagai Asbang, saya nggak tahu,” pungkas Yusmada yang saat pembangunan proyek tersebut menjabat Kepala Dinas Bina Marga DK
