Dana JPO 145 Miliar, Bina Marga DKI Muncul Setelah Gaduh
RN - Anggota DPRD DKI menilai anggaran Rp 145 miliar untuk proyek pembangunan empat jembatan penyeberangan orang (JPO) tidak masuk akal. Program itu dicap ngaco.
Anggaran itu tertulis dalam belanja modal jembatan penyeberangan Rp 145 miliar dengan kode 5.2.04.01.02.0010. Rencana pembangunan tiga JPO itu tercantum dalam website smart planning budgeting, apbd.jakarta.go.id, RAPBD 2024.
Lucunya, tidak tertulis di mana tempat pembangunan JPO. Setelah gaduh dan ramai barulah Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Heru Suwondo muncul.
BERITA TERKAIT :Gubernur Baru Jakarta Dapat Anggaran Rp 91 Triliun
Diguyur Cuan 5 Persen Dari APBD, Kursi Lurah Jakarta Bakal Jadi Rebutan
Dia membantah anggaran miliaran itu bukan cuma untuk tiga atau empat jembatan. "Bukan empat JPO saja tapi ada beberapa jembatan kendaraan. Dan totalnya sekitar segitu,” kata Heru pada Sabtu (18/11/2023).
Heru menjelaskan ada tiga jembatan untuk kendaraan dan empat untuk JPO. Tujuh jembatan itu akan dibangun di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur.
Sebelumnya diketahui, DPRD DKI Jakarta protes soal anggaran pembangunan tiga jembatan penyeberangan dengan anggaran Rp 145 miliar. Hal ini diungkapkannya dalam rapat dengan eksekutif terkait pembahasan APBD 2024 yang digelar di kawasan Bogor, Jawa Barat pada Oktober 2023 lalu.
"Penganggaran ratusan miliar untuk pembangunan sejumlah jembatan penyeberangan itu tidak masuk akal," tegas anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian.
Kata Justin, proyek satu jembatan penyeberangan memakan anggaran hampir Rp 50 miliar. "Ini menjadi beban pemikiran karena rasanya tidak masuk akal, jelas saya tidak berani menyetujuinya," kata Justin.
