Bakal Dicopot, Pj Kepala Daerah Netral Semoga Bukan Pencitraan?

RN - Ancaman copot jabatan kepada kepala daerah yang saat ini menjabat sebagai Penjabat (Pj) bukan hanya gertak sambal. Sebab, diberbagai daerah kabarnya para Pj itu ada yang memihak ke salah satu capres. 

Senin (30/10), Jokowi mengumpulkan 197 kepala daerah di Istana Negara, Jakarta hari ini. Sebanyak 194 orang pj. kepala daerah hadir di Pengarahan Presiden RI kepada Para Penjabat Kepala Daerah se-Indonesia.

Mereka yang hadir terdiri dari 23 penjabat gubernur, 37 penjabat wali kota, serta 133 penjabat bupati. (Prokopim)

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menegaskan para Penjabat (Pj) kepala daerah harus bersikap netral saat Pemilu 2024. Dia menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mencopot Pj yang tidak netral.

"Tentu saya sebagai Wakil Presiden, saya menyebutkan berkali-kali supaya Pemilu di diselenggarakan dengan cara yang jujur ya, ASN harus netral ya petugas keamanan juga harus netral. Dan kemarin presiden juga sudah bicara di depan Pj-Pj itu dan mengatakan bahwa harus netral dan yang tidak netral akan dicopot," kata Ma'ruf Amin saat melakukan kunjungan kerja ke Jambi, Selasa (31/10/2023).

Dia mengatakan seruan agar ASN selalu bersikap netral sudah disuarakan ke mana-mana. Termasuk, katanya, dalam pertemuan antara Presiden Jokowi dengan tiga bakal capres kemarin.

"Jadi netralitas ini sudah kita suarakan disuarakan di mana-mana ya. Jadi kemudian juga dalam pertemuan dengan calon Presiden juga dibicarakan soal netralitas. Nah, kita dorong terus ya. Jadi kalau ada yang tidak netral presiden sendiri yang mengatakan Pj itu akan dicopot," ujarnya.

Sebelumnya, Jokowi mewanti-wanti para Pj kepala daerah untuk bekerja dengan baik. Jokowi mengingatkan Pj kepala daerah yang bekerja tidak sesuai arahan bakal langsung diganti.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam pengarahan terhadap Pj kepala daerah seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10). Jokowi mulanya bertanya mengenai evaluasi Pj kepala daerah kepada Mendagri Tito Karnavian.

Jokowi mengatakan Mendagri mengevaluasi para Pj kepala daerah tiga bulan sekali. Namun, Jokowi mengatakan dirinya melakukan evaluasi setiap hari.

"Begitu Bapak Ibu semuanya miring-miring saya ganti setiap hari bisa. Itu hak prerogatif yang saya miliki. Itu tadi yang saya sampaikan tolong. Saya nggak minta banyak-banyak. Tolong diikuti," ujar dia.