Gaduh ABT Sasar Heru, Akal Bulus Dishub DKI Naikan Tarif Busway Dibongkar
RN - DPRD DKI Jakarta dan kalangan aktivis Jakarta mencium aroma busuk. Akal-akalan soal penerapan account based ticketing (ABT) itu dibongkkar.
ABT untuk tiga moda transportasi umum DKI Jakarta, yaitu LRT-MRT-TransJakarta mengundang polemik. Sebab, penerapan tiket berbasis akun itu disebut-sebut untuk menaikkan tarif transportasi Ibu Kota.
"ABT dampaknya bisa menaikan tarif. Inikan akal bulus dan apa iya Heru Budi Hartono (HBH) sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta mau ditumbalkan Dishub," tegas pengamat kebijakan publik, Adib Miftahul, Senin (25/9).
BERITA TERKAIT :Mayjen TNI Ariyo Jadi Kasetpres, Karir Eks Pj Gubernur DKI (HBH) Tamat
Macet DKI Makin Parah, Begini Cara Ngeles Pj Gubernur Heru
Adib menduga ABT hanya konsep memutar untuk menaikan tarif. "Dan ini bisa memberatkan rakyat nantinya," ungkapnya.
Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas mengaku Pemprov DKI selalu membanggakan jumlah penumpang angkutan umum di Jakarta yang tembus 11 juta orang. Namun, kata dia, tak diketahui berapa sebenarnya jumlah pasti warga asli Jakarta yang memanfaatkan angkutan umum.
Di sisi lain, jumlah masyarakat yang berasal dari Bodetabek terus berdatangan ke Jakarta sehingga kemacetan pun tetap terjadi.
"Pak Syafrin (Kepala Dishub DKI) dengan bangga 11 juta penumpang kita. Ya, 11 juta itu lebih banyak warga Bekasi, Bogor, Depok. Bukan masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta paling banyak cuma 50 persen. Ini kan penyebabnya, dari awal moda seperti itu kita bikin pun di Jakarta dan diterapkan tetap tak menghindari kemacetan," jelasnya.
"Sekarang invetarisasi saja nggak bisa. Berapa warga DKI yang naik itu? Dan berapa warga daerah naik itu? Gimana mau beda tarif, orang sekarang saja belum jelas," keluh Hasbiallah Ilyas.
Sementara para pengguna busway menilai, rencana kenaikan tarif memberatkan warga. "Kalau naik tarifnya mending kita bawa motor lebih cepet," tegas Sintia warga Jakbar.
Begitu juga dengan Diana. Emak-emak satu anak ini mengaku, dirinya naik busway karena murah. "Kalau naik berat dong, mending naik motor bisa santai," tegasnya.
Sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan tujuan dari penerapan tiket berbasis akun supaya subsidi tiket yang digelontorkan di tiga mode transportasi publik milik DKI itu lebih tepat sasaran.
Sebab, saat ini tarif subsidi diterapkan untuk seluruh masyarakat yang menggunakan LRT, MRT dan TransJakarta, baik warga KTP DKI maupun non-KTP DKI. Nantinya, sistem ini akan memberikan gambaran pengguna LRT, MRT dan TransJakarta.
Sekadar informasi, saat ini tarif TransJakarta yang diberlakukan sebesar Rp 3.500 untuk satu kali perjalanan berlaku sama untuk jarak jauh maupun jarak dekat (flat). Sama halnya dengan TransJakarta, LRT DKI juga menerapkan tarif flat sebesar Rp 5.000 untuk sekali perjalanan. Sementara tarif MRT Jakarta berkisar antara Rp 3.000-14.000 tergantung jarak tempuh.
"ABT tentu akan untuk 3 moda. Dari ABT ini kita akan mendapatkan profiling seluruh pengguna angkutan umum massal kita apakah TJ, MRT, dan LRT yang kemudian akan jadi perhitungan untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pemberian PSO ke depannya," kata Syafrin Liputo.
Sejauh ini, tahapan yang tengah dilakukan masih sebatas pengembangan teknologi dalam fitur tersebut. Ke depannya, teknologi tersebut bakal diupayakan untuk mengupayakan efisiensi PSO di 3 mode transportasi milik DKI itu.
Buang Badan
PT TransJakarta nampaknya enggan disalahkan. Dia terkesan buang badan soal isu kenaikan tarif bus. TransJakarta menyebut perubahan tarif adalah kewenangan Pemprov DKI Jakarta.
"Belum berubah (tarif TransJ). Perubahan tarif itu menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," kata Senior Public Relation Specialist Transjakarta Wibowo Bowo saat dihubungi, Senin (25/9/2023).
Ia mengatakan soal perubahan itu, pihaknya masih akan mengkaji program tersebut. Ia mengatakan untuk saat ini pengaturan tarif berdasarkan KTP domisili belum diterapkan.
"Tentu perlu kajian dalam mengimplementasikan dalam program. Sementara pengaturan berdasarkan status ekonomi dan KTP itu belum diaplikasikan," ujarnya.
Sebelumnya penerapan account based ticketing (ABT) untuk tiga moda transportasi umum DKI Jakarta, yaitu LRT-MRT-TransJakarta mengundang polemik. Sebab, penerapan tiket berbasis akun itu disebut-sebut untuk menaikkan tarif transportasi Ibu Kota.
