Ngarep PMD, Orang Titipan Jadi Bos BUMD DKI Tapi Gayanya Mirip Bang Jago
RN - Kinerja BUMD disorot. Perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta dituding banyak yang cuma tebar konsep tapi gak jelas alias ngibul.
Sebab setiap tahunnya, BUMD selalu mendapatkan dana Penyertaan Modal Daerah (PMD). Lucunya, setelah PMD dikucurkan si BUMD malah tidak mampu menggunakannya untuk bisnis.
Seperti kasus Perumda Pasar Jaya. Dalam laporan P2APBD tahun 2022, Perumda Pasar Jaya hanya mampu menyerap PMD sebesar Rp329 miliar atau 40,05% dari total PMD sebesar Rp823 miliar.
BERITA TERKAIT :Pilkada Banten Dirusak Dengan Politisasi Hukum, Aktivis 98: Kita Tau Siapa Pemainnya
Visi Misi Airin Lebih Klop Ke Prabowo, Sony Asal Jeplak Dan Gak Paham Banten?
Anggaran PMD tersebut diproyeksikan untuk merevitalisasi 30 pasar di seluruh DKI Jakarta. Namun, lima pasar belum dilakukan revitalisasi lantaran tidak lengkapnya berkas sertifikat lahan.
Senin (18/9), DPRD dan Pemprov DKI Jakarta menyepakati besaran nilai rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun anggaran 2024 sebesar Rp81,5 triliun.
Dari jumlah tersebut, Rp7,9 triliun untuk PMD beberapa BUMD. "Kinerja BUMD kebanyakan ngibul cuma ngarep PMD aja," sindir pengamat kebijakan publik Adib Miftahul kepada wartawan, Senin (18/9).
Menjadi pimpinan BUMD DKI kata dia, seperti surga. "Bos BUMD datang duduk, ngopi dan ngerokok dapat duit gede. Belum lagi fasilitas lainnya," sindir Adib.
Adib meminta kepada DPRD DKI dan badan pengawas BUMD untuk tidak diam melihat kondisi tersebut. Apalagi kata dia, Jakarta akan berubah status bukan lagi ibu kota.
Diketahui, saat ini Kepala Badan Pembina (BP) BUMD DKI Jakarta dijabat oleh Nasruddin Djoko Surjono. "Harus diawasi jagan gara-gara orang titipan, BP BUMD takut sama direksi atau komisaris," sindir Adib.
Aktivis Muda Jakarta (AMJ) Dwi Yudha Saputro menuding orang-orang titipan di BUMD sudah merusak sistem dan kinerja karyawan. Apalagi orang titipan tersebut bergaya bak bang jago di BUMD.
"Inilah kenapa setiap tahun APBD DKI dibebani untuk PMD. Karena bos BUMD gak kreatif tinggal nunggu duit PMD aja dah aman," sindirnya.
AMJ mendesak Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono alias HBH untuk bersih-bersih. "Harusnya malu dong, gak bisa kerja tapi sok jago dan cuma ngarep fasilitas dan gaji aja kan orang titipan itu," tuding Yudha.
APBD Diketok
APBD 2024 sudah dideal. Besaran KUA-PPAS APBD tahun 2024 yakni Rp81,5 triliun terdiri dari rancangan proyeksi pendapatan daerah di sepanjang tahun 2024 sebesar Rp72,3 triliun.
Dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp52,3 triliun, Pendapatan Transfer Rp19,2 triliun, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp722,1 miliar.
Kemudian Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp9,2 triliun yang terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya Rp3,82 triliun dan Penerimaan Pinjaman Daerah Rp5,41 triliun.
Lalu rancangan belanja daerah sebesar Rp71,8 triliun dengan rincian, Belanja Operasi Rp58,8 triliun dan Belanja Modal Rp11,4 triliun.
Sementara Belanja Tidak Terduga (BTT) Rp1,1 triliun dan Belanja Transfer Rp318,3 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp9,7 triliun yang terdiri dari Penyertaan Modal Daerah (PMD) Rp7,9 triliun, dan pembiayaan cicilan pokok hutang yang jatuh tempo Rp1,8 triliun.
