Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Mau Deklarasi, KPK Gercep Garap Kasus Lama Saat Cak Imin Jadi Menakertrans

RN/NS | Sabtu, 02 September 2023
Mau Deklarasi, KPK Gercep Garap Kasus Lama Saat Cak Imin Jadi Menakertrans
Aksi demo aktivis di KPK, beberapa waktu lalu.
-

RN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gercep. Firli Cs itu gerak cepat alias gercep saat hiruk pikuk politik lagi memanas.

KPK mengatakan kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI terjadi pada 2012.

Saat itu, Ketua PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) periode 2009-2014.

BERITA TERKAIT :
Setyo Budiyanto Jadi Ketua KPK, Bakal Geber OTT Ke Koruptor
Rakyat Menderita Saat Corona, Koruptor Malah Beli Pabrik Air Minum Di Bogor

"Di Kemnakertrans itu tempus-nya tahun 2012, perkaranya tersebut salah satu tersangkanya saudara RU [Reyna Usman] memang waktu itu Dirjen di sana pada 2012," ujar Direktur Penyidikan KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu di Kantornya, Jakarta, Jumat (1/9).

Dia mengonfirmasi bahwa Cak Imin merupakan menteri tenaga kerja periode tersebut. "Kalau untuk mencari siapa menterinya tinggal di-search di google tahun 2012 siapa yang menjabat sebagai menteri," sambungnya.

Asep menyatakan pihaknya membuka kemungkinan memeriksa pejabat Kemnakertrans pada waktu tersebut sebagai saksi dalam proses penyidikan.

"Semua pejabat di tempus itu dimungkinkan kita mintai keterangan. Kenapa? Karena kita harus mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya jangan sampai secara sepihak si A menuduh si B, si C menuduh si B, lalu si B tidak kita mintai keterangan," tutur dia.

Ketua DPP PKB Daniel Johan mengaku belum memahami kasus tersebut ketika dikonfirmasi. "Maaf, saya enggak paham," katanya melalui pesan tertulis.

KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus ini namun belum mengumumkannya ke publik.

Hal itu sebagaimana kebijakan pimpinan KPK Firli Bahuri Cs yang baru mengumumkan identitas tersangka berikut konstruksi lengkap perkara bersamaan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.