Jokowi Gercep, DKI Jangan Lelet Lawan Polusi Udara?
RN - Presiden Jokowi geregetan dengan polusi udara. Dia gerak cepat (gercep) menuntaskan polusi udara.
Selain berbahaya buat warga, polusi udara juga sudah menampar wajah Indonesia di mata dunia.
Polusi udara di Jakarta dan sekitarnya menjadi momok media internasional. Bahkan, udara di Jakarta dicap sebagai kota terburuk di dunia.
BERITA TERKAIT :Megawati Muncul Usai Jokowi Turun Di Jateng & Jakarta, Tuding Aparat Gak Netral
Jokowi Getol Endorse RIDO, Dendam Ke PDIP Atau...?
Jokowi dengan keras mewarning bakal menutup peruhaan yang bandel seperti pabrik, mal dan hotel. Dia mengatakan penanganan polusi udara di Jabodetabek memerlukan kerja total bersama. Menurutnya, mengatasi polusi udara perlu waktu dan tak bisa langsung selesai.
"Memang perlu kerja total, kerja bersama-sama, tetapi memerlukan waktu, tidak bisa langsung," kata Jokowi di SMKN Jawa Tengah Kota Semarang, Rabu (30/8/2023).
"Dibutuhkan usaha bersama-sama semuanya, yang dilakukan juga semuanya harus melakukan," tambahnya.
Jokowi membeberkan sejumlah cara pemerintah mengamati polusi udara. Pertama mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik. "Perpindahan dari transportasi pribadi ke transportasi publik, ke transportasi massal," ucapnya
Kemudian, melakukan penanaman pohon sebanyak-banyaknya di halaman kantor-kantor. Jokowi menyebut, bagi kantor yang belum ada pohonnya maka diwajibkan menanam.
"Penanaman pohon yang sebanyak-banyaknya, di kantor-kantor, di halaman kantor-kantor yang memang belum ada pohonnya, diwajibkan dan diharuskan," kata Jokowi.
Selanjutnya, pemerintah telah berupaya melakukan modifikasi cuaca dan penerapan work from home (WFH). Selain itu, pemerintah juga mengawasi sektor industri yang menyumbang polusi udara seperti PLTU hingga emisi kendaraan bermotor.
"Pengawasan kepada industri, PLTU, semuanya sekarang ini dilakukan. Kepada sepeda motor, mobil, kita cek semuanya emisinya," ucapnya.
"Termasuk pemakaian mobil listrik buanyak yang kita kerjakan untuk menyelesaikan ini. Tapi memang bertahap," kata Jokowi.
Lebih lanjut, Jokowi memastikan bakal memberi sanksi terhadap perusahaan bandel yang menjadi sumber polusi udara di Jabodetabek. Sanksinya perusahaan seperti pabrik, mal dan hotel bisa ditutup.
"Sanksi pasti dan bisa ditutup. Kemarin pas rapat sudah disampaikan," kata Jokowi.
Jokowi akan menindak tegas perusahaan yang tidak memakai scrubber. Dirinya menegaskan, kesehatan masyarakat adalah hal yang sangat penting.
Srubber berfungsi untuk menghilangkan racun lingkungan dari emisi industri. Tanpa scrubber, kualitas udara di kawasan industri akan jauh lebih buruk
"Kalau tidak mau memperbaiki, tidak pasang scrubber, tegas untuk ini, karena harga kesehatan yang harus kita bayar sangat mahal sekali," pungkasnya.
Sementara beberapa pengamat menilai kebijakan Pemprov DKI Jakarta di bawah komando Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono alias HBH terkesan lembek.
HBH dituding kurang masif beraksi mengurangi polusi. Apalagi, regulasi terkait pengendalian pencemaran udara begitu banyak.
"Saatnya peraturan penanganan dan pencegahan yang sudah ada yuk kita kerjakan," kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio dalam diskusi secara virtual di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Senin, 28 Agustus 2023.
Agus mencontohkan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahkan, DKI memiliki Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.
"Misalnya soal menanam pohon, sudah ada semua peraturannya," papar dia.
Agus menyebut Heru mesti memerinci aneka solusi atas masalah polusi. Misalnya penggunaan angkutan umum yang harus lebih terintegrasi.
"Kita punya Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek, tapi ada kepala-kepala dinas di setiap pemerintah daerah. Ini jadi dua matahari dan perlu dipikirkan agar tidak membingungkan operator dan publik," ujar dia.
Contoh lainnya, yakni penggunaan teknologi modifikasi cuaca (TMC) untuk merekayasa cuaca sehingga terjadi hujan. Harapannya, polusi bisa tersapu oleh curah hujan.
"Tapi perhatikan dampak asamnya seberapa besar angka yang aman sampai November," tutur Agus.
Agus turut mengingatkan pelaksanaan uji emisi kendaraan agar tidak menimbulkan kemacetan. Dia mengusulkan kendaraan yang tidak lolos uji emisi tidak boleh memperpanjang surat tanda nomor kendaraan (STNK).
HBH sebelumnya mengatakan, pihaknya akan mengumpulkan seluruh pemilik gedung tinggi di Ibu Kota guna membahas upaya menangani polusi udara Jakarta secara serentak. Dia hendak membahas soal pemasangan tirai air di gedung-gedung tinggi.
“Pengelola gedung-gedung tinggi akan kami undang untuk menerapkan apa yang diminta oleh Pak Menko Marinves dan direkomendasikan oleh Bu Menteri Lingkungan hidup,” kata Heru dalam keterangannya yang dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa, 29 Agustus 2023.
