Proyek MRT Jalur Timur-Barat Dilempar ke Pemprov DKI, Prosesnya Jangan Seperti LRT

RN - Proyek Strategis Nasional (PSN) kembali digarap Pemprov DKI Jakarta. Hal ini setelah Menhub Budi Karya Sumadi menyerahkan dokumen BED kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Seperti diberitakan, LRT juga digarap oleh Pemprov DKI Jakarta. Investasi proyek jumbo ini sekitar Rp 5 triliun. 

Tapi banyak pihak menuding kalau proses LRT banyak menabrak aturan. Akibatnya, saat ini beberapa anggota DPRD DKI Jakarta merasa khawatir karena LRT bisa menjadi bom waktu masalah hukum. 

Diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menerima Dokumen Basic Engineering Design (BED) MRT Jalur Timur-Barat (East-West) Fase 1 Tahap 1 dari Kemenhub RI, Senin (7/8/2023). Adapun proyek MRT Jalur Timur-Barat dikenal sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).

Menurut BK sapaan akrab Menhub Budi Karya, BED menjadi salah satu pencapaian bagi perkembangan transportasi massal berbasis rel di Indonesia.

"Saya titipkan proyek ini kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian selaku pembina sektor perkeretaapian untuk mengkoordinasikan dengan stakeholder terkait, termasuk Pemprov DKI Jakarta," kata BK dalam keterangan tertulis, Senin (7/8/2023).

BK berharap Pemprov DKI Jakarta dapat segera menunjuk institusi di bawah kendali dan kewenangannya untuk melaksanakan pembangunan proyek MRT Jalur Timur-Barat.

"Kementerian Perhubungan akan terus mendukung implementasi pengembangan transportasi massal berbasis rel bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Diharapkan groundbreaking dapat dilakukan pada bulan Agustus 2024," ucap Budi.

Di sisi lain, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi arahan agar MRT Jalur Timur-Barat dibangun menggunakan skema yang serupa dengan MRT Jalur Utara-Selatan. Pasalnya, pembangunan MRT Jalur Utara-Selatan dinilai berhasil.

"Dan mempertimbangkan kesinambungan pembangunan transportasi perkeretaapian perkotaan yang harus sejalan dengan pembangunan di Kawasan Jabodetabek, maka MRT Jalur Timur-Barat ini perlu terus dipastikan keberlangsungannya," ucap Heru.

 Saat ini, MRT Jalur Utara-Selatan telah beroperasi sepanjang 16 kilometer (km) dari Lebak Bulus hingga Bundaran HI dengan rata-rata penumpang harian telah mencapai 100.000 per hari.

Selain penyelenggaraan MRT, Pemprov DKI Jakarta juga telah memberikan mandat kepada PT MRT Jakarta untuk mengelola dan mengembangkan Kawasan Beroritentasi Transit (TOD - Transit Oriented Development) pada MRT Jalur Utara-Selatan.

"Kami berharap dengan pengembangan jalur MRT Jakarta Fase 3 akan mendukung perkembangan transportasi publik perkeretaapian yang berdampak luas bagi masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya," ujar Heru.

Diketahui, MRT Jalur Timur-Barat merupakan inisiatif Kemenhub RI dan Pemprov DKI Jakarta. Pembangunannya menjadi bagian dari pengembangan jaringan MRT Jalur Utara-Selatan.

Pada Fase 1 Tahap 1 ini, pengembangan MRT koridor Timur-Barat akan meliputi jalur dari Tomang sampai dengan Medan Satria. Secara keseluruhan koridor yang tersambung akan membentang 90 kilometer (km) dari Balaraja di Tangerang hingga Cikarang.