Penantang Airlangga Dorong Opung Luhut Pimpin Golkar
RN - Luhut Binsar Panjaitan digadang-gadang menjadi Ketua Umum Golkar. Menko Marves yang biasa disapa Opung Luhut itu disebut layak menggantikan Airlangga Hartarto.
Sementara Airlangga sudah membantah adanya gerakan untuk melengserkan dirinya. Menko Perekonomian ini mengaku, kalau Golkar masih solid.
Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam menyebut partainya membutuhkan sosok yang super hebat untuk menjadi ketua umum jika nantinya Airlangga Hartarto lengser dari kursi Ketua Umum Partai Golkar.
BERITA TERKAIT :Golkar Sudah Disahkan Kemkum, Gugatan Ke Bahlil Tetap Jalan
Idrus Marham Bersinar Lagi, Diangkat Jadi Waketum Golkar Bareng Bamsoet
Hal ini Ridwan ungkapkan menyikapi soal peluang pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang saat ini didorong oleh para politikus senior.
“Kalau saat sekarang menurut pendapat saya, karena ini tinggal enam bulan sampai Februari, harus orang yang betul-betul mempunyai klasifikasi super hebat,” jelas Ridwan di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Rabu (12/7/2023).
“Sudah super, hebat lagi. Saya ini klasifikasinya biasa-biasa saja. Kalau saya lihat ada beberapa nama, dimana? Orang yang duduk di pemerintahan,” sambungnya.
Ridwan menilai sosok Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan adalah figur yang tepat untuk memimpin Partai Golkar jika nantinya Airlangga lengser. Sebab kapasitas dan level Luhut berada di atas Airlangga saat ini. Luhut saat ini menjabat sebagai Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar.
“Siapa yang selevel dengan pak Airlangga? Ya opung Luhut Binsar Pandjaitan. Ya itu kalau mau dilihat, super hebat. Kalau Airlangga dibilang tadi Menko, kalau sekarang (Luhut) Menko Marvest,” terangnya.
Selain Luhut, ada beberapa nama lainnya yang berpotensi menjadi Ketua Umum Partai Golkar di antaranya Menteri Investasi Indonesia merangkap Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
“Kemudian ada lagi Agus Gumiwang, itu juga yang ada di situ (pemerintahan). Terus ada juga Menpora yang baru ini, tapi itu kan belum masuk,” imbuh dia.
Sedangkan jika sosok pengganti Airlangga dari luar orang kabinet pemerintahan, tentu selain dirinya ada Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet).
“Di luar pemerintahan, ya calonnya itu saja ada pak Bamsoet, ada saya, tapi tidak menutup senior Golkar yang mau turun,” tutup Ridwan.
Sebelumnya Ketua Korbid Polhukam DPP Partai Golkar 2016-2017, Yorrys Raweyai, menilai musyawarah nasional luar biasa (munaslub) merupakan jalan keluar untuk melahirkan solusi dari persoalan turunnya elektabilitas Partai Golkar jelang Pemilu 2024.
Munaslub juga dianggap sebagai momentum untuk mengevaluasi kerja sang ketua umum yang tak cukup mampu mendongkrak Partai Golkar.
"Selain tidak haram, munaslub juga memungkinkan untuk melahirkan solusi-solusi strategis jangka pendek yang boleh jadi sulit lahir dalam situasi kepemimpinan Airlangga," kata Yorrys dalam keterangannya, Rabu (12/7/2023).
Yorrys mengatakan, pelaksanaan munaslub akan lebih bermanfaat daripada mempertahankan kepemimpinan Airlangga Hartato. Dia merasa khawatir jika kondisi yang ada seperti saat ini terus dibiarkan, yang justru bakal terus membuat partai berlambang pohon beringin itu semakin terpuruk.
Di samping itu, dia juga berpandangan jika pihak-pihak yang menolak pelaksanaan munaslub adalah pihak yang senang dengan kegagalan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga.
"Jika ada pihak yang menyatakan Partai Golkar saat ini sedang 'baik-baik saja', maka mungkin pernyataan tersebut muncul dari mereka yang senang dengan kegagalan-kegagalan yang terus berulang," kata dia.
Dia juga menekankan, munaslub bukanlah hal yang haram dilakukan oleh suatu partai politik (parpol), terlebih bagi Golkar yang dia sebut sebagai partai modern. Menurut dia, munaslub justru dapat menjadi peringatan bagi penguasa parpol bahwa kedaulatan sebuat partai berada di tangan anggotanya.
"Kepemimpinan organisasi tidak boleh menyisakan cek kosong yang sulit untuk ditagih setiap waktu," kata dia.
Yorrys menuturkan, publik menanti sejauh mana demokrasi berjalan di internal Golkar. Karena itu, dia menyebutkan, munaslub dapat menjadi bukti adanya kebebasan yang dapat menunjukkan esensi demokrasi di Golkar.
Apalagi, kata dia, waktu yang begitu mendesak tidak lagi mampu menitip harapan pada strategi kepemimpinan Airlangga untuk meningkatkan elektabilitas partai. Yorrys menduga Airlangga sedang berlindung di balik konsolidasi semu yang menghasilkan suara senyap dan sayup hingga tidak terdengar.
Kendati demikian, Yorrys tak menampik ada sejumlah syarat pelaksanaan munaslub. Beberapa di antaranya, yakni partai dalaim keadaan terancam atau menghadapi ihwal kegentingan yang memaksa.
Kemudian, DPP tidak melaksanakan amanat munas sehingga organisasi tidak mampu menjalankan fungsinya. Munaslub itu sendiri membutuhkan legitimasi dua per tiga DPD Provinsi sebagai bukti bahwa situasi tersebut dirasakan hingga pada tingkatan terbawah.
"Namun, dalam kondisi suara-suara yang enggan untuk terdengar, maka bisa dipastikan syarat konstitusional tersebut hanya 'garang' di atas kertas, tapi lumpuh dalam forum formal," jelas dia.
