RADAR NONSTOP - Pernyataan Jokowi soal dampak macet Rp 65 triliun ternyata berbeda. Anies Baswedan menyebut Rp 100 triliun.
Anies mengoreksi pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal kerugian akibat macet di wilayah Jabodetabek.
Kata dia, ketika rapat sudah mulai, teman-teman media sudah keluar. "Angka itu dikoreksi oleh Pak Wakil Presiden dan kami juga angkanya sama, yaitu Rp 100 triliun, bukan Rp 65 triliun lagi, lebih besar," ucap Anies kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (9/1/2019).
BERITA TERKAIT :Jakarta kata Anies ditunjuk untuk memimpin pengelolaan transportasi terintegrasi di Jabodetabek.
"Ini besar dan justru di situ beliau menunjukkan bahwa kasus-kasus betapa sulitnya mengatur kendaraan umum di Jakarta kalau kewenangannya tersebar. Karena itu, kewenangan harus dikonsolidasi," ucap Anies.
Anies menyebut DKI Jakarta memiliki sumber daya untuk membangun transportasi terintegrasi. Namun Anies mengaku tidak memiliki wewenang untuk itu.
"Punya sumber daya tapi nggak punya wewenang, jadi arahan kemarin adalah dikonsolidasi ke DKI dan beberapa kali DKI ditanya kesiapannya dan kita siap," kata Anies.
Anies menganggap kebijakan transportasi di sekitar Jakarta tidak mendukung beralihnya masyarakat ke transportasi publik. Dengan kewenangan ini, DKI bisa mengatur lalu lintas untuk menurunkan angka penggunaan kendaraan pribadi.
"Lalu lintas kita tidak bisa leluasa mengatur jalan-jalan utama itu tidak berada di kewenangan DKI. Dalam urusan transportasi ini, presiden melihat pentingnya DKI menjadi leading party, pihak yang mengkoordinir," ucap Anies.
Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas (ratas) bersama beberapa menteri Kabinet Kerja. Pada rapat perdana ini, Jokowi juga mengundang para kepala daerah, khususnya di Jabodetabek.
Jokowi bilang rapat siang hari ini mengenai pengelolaan transportasi Jabodetabek yang diharapkan bisa mengurai kemacetan. Sebab, kerugian akibat macet di wilayah Jabodetabek mencapai Rp 65 triliun per tahun.
"Saya hanya membayangkan hitungan Bappenas yang saya terima setiap tahun kita kehilangan Rp 65 triliun di Jabodetabek gara-gara kemacetan. Rp 65 triliun per tahun," kata Jokowi di kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (8/1).
Setres Berat
Membludaknya jumlah kendaraan membuat Jakarta selalu macet. Berdasarkan Statistik Daerah Provinsi DKI Jakarta 2017 yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, pada 2016 jumlah penduduk Jakarta mencapai 10,27 juta jiwa. Sementara, jumlah kendaraan bermotor (tidak termasuk TransJakarta) di Jakarta pada tahun tersebut mencapai 18 juta.
Sepeda motor mendominasi statistik moda transportasi dengan angka 13,31 juta buah.
Kajian-kajian soal akar dan buah dari kemacetan di berbagai tempat telah dilakukan, salah satunya adalah tentang dampak kemacetan panjang terhadap bagi individu pengendara atau penumpang.
Sebuah penelitian yang dimuat di jurnal Aggressive Behavior (1999) menunjukkan adanya peningkatan stres dan perilaku agresif pada pengemudi-pengemudi yang menghadapi kemacetan parah, baik perempuan maupun laki-laki.
Kendati penelitian tersebut menemukan tidak ada perbedaan level stres signifikan antara pengendara laki-laki dan perempuan yang mengalami kemacetan panjang, konsekuensi negatif yang lebih besar dapat dialami perempuan pekerja bila ia juga menangani urusan domestik.
Dalam Washington Post, profesor di UC Irvine Institute of Transportation Studies, Raymon Novaco mengatakan, perempuan secara umum bertanggung jawab untuk mempersiapkan berbagai macam keperluan untuk anggota keluarganya pada pagi hari sehingga lebih mungkin terburu-buru untuk berangkat ke kantor.
Perasaan terburu-buru ini seiring dengan kecemasan yang bila terus ditumpuk juga berpengaruh terhadap kesehatan. Di samping itu, durasi panjang perjalanan berangkat dan pulang ke tempat beraktivitas dapat memangkas waktu tidur atau istirahat seseorang. Belum lagi berkurangnya waktu berinteraksi dengan anak-anak bagi yang sudah berkeluarga.