RN- Ketua Pengurus Wilayah Serikat Mahasiswa Muslimin Jawa Timur, Muhammad Iqbal Baihaqi, mengimbau pemerintah agar memberikan tindakan tegas kepada Pondok Pesantren Al Zaytun . Iqbal menilai hal itu penting dilakukan untuk tetap menjaga kondusifitas dan kerukunan umat beragama.
Pernyataan tersebut disampaikan Iqbal menanggapi dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang, yang dinilai kontroversial dan memperuncing hubungan antar pemeluk agama di Indonesia.
"Kita menunggu hasil investigasi pemerintah melalui Mahfud MD dan Kemenag. Semoga nanti ada kebijakan tegas yang dilakukan pemerintah bagi organisasi yang diduga menyimpang tersebut dan mengusut aktor beking di dalamnya," kata Iqbal dari rilis yang diberikan ke redaksi radarnonstop.co, Rabu (28/6).
BERITA TERKAIT :Pj Gubernur DKI Pastikan KJMU Jalan Terus, Kaum Nyinyir Salah Tembak
Syarat KJMU Berubah, Mahasiswa DKI Teriak Di Medsos Dan HBH Kena Getahnya..
Iqbal mengatakan telah mendapat kabar bahwa sekitar 3 orang telah diperiksa polisi terkait unsur pidana dalam kasus Al Zaytun. Namun, ia meminta polisi mengembangkan kasus ini hingga aktor beking yang membuat eksistensi Alzaytun semrawut melalui ajaran-ajarannya. Menurutnya, pengembangan ini akan lebih mudah karena ada jejak digital yang menyebut terdapat orang dekat istana yang turut terlibat.
"Kita harap polisi juga segera menetapkan status tersangka kepada Panji Gumilang, sebab langkah tegas demikian akan memberikan dampak positif dan tentu aktor beking yang kabarnya orang dekat istana dapat was was dan tentu saja diperiksa juga," jelas Iqbal.
Iqbal menambahkan, lembaganya melalui PB Semmi telah berkoordinasi dengan kepolisian untuk mencegah ajaran-ajaran sesat yang berpotensi konflik. Namun, ia menilai kepolisian belum maksimal dalam mengawal potensi konflik ini. Karena itu, Iqbal mendorong Mabes Polri untuk segera memberikan langkah konkrit atas penegakan hukum kepada pimpinan Pondok Pedantren Al Zaytun ini.
Selain itu, Iqbal meminta pemerintah untuk membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang keberadaan Pondok Pesantren Al Zaytun dan warga masyarakat sekitar. Ia beralasan, adanya SKB tersebut sangat perlu dan dapat membantu meniadakan potensi konflik antara santri Al Zaytun, alumni, dan masyarakat secara luas.
"Melalui Semmi Jatim, kami mendorong pemerintah untuk membuat SKB Pondok Pesantren Al Zaytun. Saat ini komitmen negara terhadap HAM dan hukum, ya buat SKB itu. Karena faktanya, Ponpes tersebut sudah banyak melahirkan alumni dan supaya kelak tidak ada kekerasan dan diskriminasi terjadi di tengah masyarakat," pungkasnya.
