Sebut Nama Moeldoko, Denny Indrayana Akui Ada Gerakan Ingin Tunda Pemilu

RN - Pakar hukum tata negara Denny Indrayana kembali membuat pernyataan kontroversi. Dia membuat surat terbuka untuk Presiden Indonesia ke-5 sekaligus Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Dalam surat tertanggal 2 Juni 2023 itu, mantan Menkumham itu meminta Megawati turun tangan menghentikan kelompok yang masih berupaya menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi.

Denny mengawali suratnya dengan menyebut Megawati sebagai sosok negarawan yang mengutamakan kepentingan bangsa. Hal itu terbukti ketika Megawati rela tidak maju pada Pilpres 2014 dan legawa mengusung Jokowi sebagai capres. Megawati juga memutuskan mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres Pilpres 2024, meski bisa mengusung putrinya, Puan Maharani.

Denny lantas mengungkapkan kerisauannya melihat proses hukum yang kini kerap dicampuradukkan dengan strategi Pemilu 2024. Denny menyebut bahwa gugatan uji materi sistem proporsional terbuka di Mahkamah Konstitusi (MK) telah dibelokkan menjadi wacana politik untuk menunda pemilu.

Siasat penundaan pemilu, lanjut dia, juga tampak dalam tindakan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang berupaya merebut Partai Demokrat. Menurutnya, upaya-upaya merusak kedaulatan partai politik adalah sesuatu yang "kita tolak keras".

"Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi," kata Denny, sebagaimana tampak dalam salinan suratnya yang diterima Republika, Jumat (2/6/2023).

Denny menjelaskan, saat ini Moeldoko sebagai pihak eksternal Partai Demokrat sedang berupa mengambil alih partai yang didirikan Presiden SBY itu. Moeldoko sudah mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung untuk mengesahkan dirinya sebagai pemimpin Partai Demokrat.

"Jika modus Moeldoko merebut Demokrat disahkan oleh PK di Mahkamah Agung, maka imbasnya bisa menunda pemilu. Karena saya duga Demokrat tidak akan diam, demikian juga pendukung bacapres yang dirugikan," kata Denny, sosok yang menjabat sebagai wakil menteri hukum dan HAM di era Presiden SBY.

Denny pun menyimpulkan bahwa sekelompok pihak kini masih berupaya dengan serius menunda gelaran Pemilu 2024 dan menjadikan Jokowi presiden tiga periode. Baginya, gerakan tersebut bisa menjerumuskan Presiden Jokowi dan bangsa Indonesia.

"Ibu Megawati, gerakan penundaan pemilu dan perpanjangan jabatan Presiden Jokowi masih terus serius dikerjakan sekelompok pihak," ujar Denny.

Dia lantas menyebut Megawati sebagai tokoh yang paling tegas menolak penundaan Pemilu 2024 dan menentang wacana Presiden Jokowi menjabat tiga periode. Denny pun meminta Megawati untuk mengecek kebenaran informasi yang dirinya disampaikan dan menghentikan gerakan kelompok penunda pemilu itu.

"Silakan Ibu cek informasi ini, dan mohon hentikan siasat penundaan pemilu, yang nyata-nyata melanggar konstitusi," kata Denny lewat suratnya yang dibuat di Melbourne, Australia itu.