RN - Jusuf Kalla atau JK menyentil Jokowi. Wapres Ke-10 dan Ke-12 ini meminta kepada Jokowi bisa meniru Megawati dan SBY.
JK juga menghimbau kepada Jokowi agar tidak terlalu melibatkan diri dalam perpolitikan jelang akhir jabatan. Dia mencontohkan kala Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjabat sebagai Presiden.
Hal itu disampaikan JK saat menjawab pertanyaan awak media soal tidak diundangnya NasDem saat pertemuan enam Ketum Parpol di Istana Kepresidenan, Selasa (2/5).
BERITA TERKAIT :JK awalnya menuturkan seharusnya Jokowi mengundang NasDem jika membahas urusan negara.
"Ini point pertama tidak diundang. Tapi, kalau pertemuan itu membicarakan karena di Istana ya membicarakan tentang urusan pembangunan wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saja mestinya NasDem diundang kan," kata JK.
JK pun menduga Jokowi berarti tidak hanya berbicara terkait persoalan negara saat bertemu para ketum parpol pendukung pemerintah. "Berarti ada pembicaraan politik," imbuhnya.
Mantan Ketum Golkar ini lantas menyebut Presiden seharusnya seperti Megawati dan SBY. Dia menyebut keduanya tidak terlalu terlibat politik menjelang berakhirnya masa jabatan.
"Menurut saya, Presiden itu seharusnya seperti Bu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir. Maka tidak terlalu melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan itu. Supaya lebih demokratis lah," ujar JK.
Pada kesempatan yang sama Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan tak tahu terkait pertimbangan pemilihan siapa saja yang diundang saat bertemu Jokowi. Dia mengatakan hal itu sepenuhnya merupakan wewenang Presiden.
"Saya kira masih soal undangan itu, kewenangan sepenuhnya istana mau mengundang siapa atau mengumpulkan Ketua Umum yang mana, saya tidak tahu pertimbangannya. Tapi bahwa pertemuan pak Luhut dengan Pak Surya Paloh menyejukkan, supaya terjadi komunikasi diantara semuanya tidak terbelah-belah itu," ujar Cak Imin.
Untuk diketahui, pertemuan Jokowi dan para Ketum parpol digelar di Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Selasa, (2/4) malam. Pertemuan itu hanya dihadiri oleh PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, NasDem, PAN dan PPP.
Sementara, ada tujuh parpol pendukung pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin periode 2019-2024 yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PPP, PAN dan NasDem.
Koalisi Sendiri
Seperti diberitakan Jokowi membenarkan kalau NasDem gak diundang. Alasannya?
"Ya memang tidak diundang," kata Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).
Jokowi mengatakan NasDem saat ini sudah memiliki koalisi sendiri untuk Pilpres 2024. Sementara, lanjut dia, parpol yang kemarin diundangnya ingin membangun kerja sama politik bersama.
"Loh, NasDem itu ya kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri dan ini gabungan partai yang kemarin kumpul kan juga ingin membangun kerja sama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa. Ya masak yang di sini tahu strateginya, kan mestinya nggak seperti itu," tuturnya.
Menurut Jokowi, hal seperti demikian wajar adanya. Dia pun menegaskan bahwa dirinya sebagai pejabat politik juga diperbolehkan untuk membahas mengenai politik.
"Dalam politik itu wajar-wajar saja. Biasa. Dan saya itu adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik. Jadi biasa, kalau saya bicara politik ya boleh dong. Ya kan. Saya bicara soal pelayanan publik juga bisa dong. Itu tugas seorang Presiden. Hanya memang nanti kalau sudah ada ketetapan KPU, saya," kata Jokowi sambil menunjukkan gestur bahwa dirinya akan diam.
Sementara Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate angkat bicara. Plate menegaskan Surya Paloh saat itu tengah berada di luar negeri.
"Pak Surya Paloh di luar negeri baru nyampe kemarin siang, baru balik," kata Plate di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (4/5/2023).
Saat ditanya apakah NasDem mendapat undangan pertemuan dengan Jokowi itu, Plate mengaku tidak tahu. Plate mengaku dirinya kala itu juga tengah berada di luar kota.
"Saya tidak cek saya kemarin juga ada di Labuan Bajo di persiapan KTT ASEAN. Jadi saya nggak cek," ujarnya.
Lebih lanjut, Plate menegaskan komitmen NasDem dalam Pemerintahan Jokowi. NasDem, lanjut dia, akan terus bersama-sama pemerintah sampai masa jabatan Jokowi berakhir.
"Nah kalau itu komitmen NasDem yang tidak tergoyahkan itu dari awal adalah komitmen kami bersama-sama dengan Bapak Jokowi dari tahun 2014 tahun 2019 dan komitmennya untuk bersama-sama Pak Jokowi sampai selesai masa tugasnya dengan baik. Nah itu komitmen NasDem dan kita tidak akan geser dari situ. Sedangkan 2024 ke sana itu kan lain lagi," tutur Plate.
Plate turut menepis isu bahwa NasDem tidak dianggap lagi dalam koalisi pemerintah. Menurut dia, hal itu merupakan bagian dari dinamika politik.
"Kalau soal anggap menganggap itu adalah dinamikanya politik. Nggak ada masalah itu yang penting kan komitmennya," ujar Menkominfo ini.