RN - Untuk menjaga kondusifitas dan kinerja, serta efektifitas roda pemerintahan dan pembangunan menjelang Pemilu 2024. Presiden Ir. H. Joko Widodo disarankan segera nonaktifkan para menteri yang juga menjadi Ketua Umum Parpol (Partai Politik).
“Saat ini situasi politik semakin hangat dan panas. Menteri yang saat ini menjadi Ketua Umum Parpol sudah pasti sibuk akan persoalan politik, menghadapi pemilu, pilpres dan pileg. Agar tidak mengganggu roda pembangunan dan pemerintahan, sebaiknya mereka dinonaktifkan saja,” saran Ketua Presidium JARI’98, Willy Prakarsa, hari ini.
Willy juga mengatakan, sebenarnya, jika para menteri yang juga sebagai Ketua Umum Parpol itu peka dan memiliki nurani politik, dengan sendirinya mereka pasti mengundurkan diri, tidak perlu menunggu dinonaktifkan.
BERITA TERKAIT :“Kalau sekarang kan kelakuannya begitu, di satu sisi ingin tetap dapat duit dari pemerintah. Tapi di sisi lain terus menerus gerilya menjelek-jelekkan kinerja pemerintahan Prisiden Ir. Jokowi agar mendapat dukungan alias suara di Pemilu 2024 mendatang,” beber Willy.
Selanjutnya Willy juga memberikan apresiasi atas kinerja Pemerintahan Jokowi beserta jajaran selama ini, mampu dongkrak suksesi di bidang Infrastruktur dan aktif dalam penanggulangan masalah sosial.
“Tanpa kehadiran Ketua Umum Parpol yang menjabat Menteri sebagai Pembantu Presiden RI, maka sesuai hak preogratif Presiden dapat menunjuk kembali menteri yang baru agar dapat jauh lebih memaksimalkan kinerja,” pungkas Willy.