Gara-Gara Kelakuan Pejabat Pajak Yang Pamer Mewah, Sri Mulyani Lagi Kusut

RN - Sri Mulyani Indrawati lagi pusing. Satu persatu kelakuan mewah anak buahnya diungkap di media sosial. 

Awalnya, kelakuan anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang membuat warganet riuh. Bahkan warganet ramai bersikap dan enggan lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak. 

Aksi itu buntut kasus dari penganiayaan yang dilakukan anak pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Kali ini muncul lagi soal klub motor gede para pejabat pajak.

Yang muncul adalah Dirjen Pajak Suryo Utomo. Dia dan anak buahnya punya klub moge Belasting Rijder. 

Klub ini adalah nama komunitas motor gede (moge) yang anggotanya adalah para pejabat dan pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Nama komunitas itu menggunakan bahasa Belanda, Belasting memiliki arti pajak dan Rijder yang berarti pengendara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memahami pandangan, dan juga ekspresi kekecewaan masyarakat yang  mempertanyakan apakah Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan institusi yang dipercaya.

Hal ini terjadi karena ada kasus penganiayaan dan gaya hedonistik yang dilakukan oleh anak dari seorang pejabat pajak Kemenkeu, Rafael Alun Trisambodo. Kasus tersebut pun merembet ke ranah pertanyaan soal sumber harta kekayaan dari pejabat pajak Rafael Alun.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menegaskan bahwa pajak dan APBN merupakan instrumen negara yang sangat penting. Tugas dan amanah DJP dalam mengelola penerimaan negara itu juga telah diatur oleh Undang-undang.

"Kami memahami perasaan masyarakat namun, saya dilakukan koreksi saya paham persepsi masyarakat dan juga kondisi faktual yang disampaikan, tingkat kepercayaan atas amanah dan tugas yang diemban oleh Dirjen pajak. Saya berharap masyarakat ikut di dalam menjaga suatu institusi dan instrumen yang penting bagi negara," lanjutnya.

Meskipun ada kasus penganiayaan dan hedonisme anak pejabat pajak Kemenkeu, Sri Mulyani menekankan pihaknya tetap akan menjaga integritas dan profesionalitas untuk mengelola penerimaan negara. Pihaknya akan tetap menyalurkan kewajiban membelanjakan uang negara untuk berbagai berbagai bantuan masyarakat.

"Kita sendiri pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, untuk tahun 2023 kami akan membelanjakan pendidikan Rp 608,3 triliun untuk kesehatan Rp 168 triliun, untuk bantuan sosial dan perlindungan Rp 479 triliun dan untuk pembangunan infrastruktur masyarakat dan ekonomi," tuturnya.