Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co
Pamer Kinerja Di DPR

Heboh Isu Reshuffle, Kepala BPN (Hadi) Klaim Mafia Tanah Kini Tiarap

RN/NS | Selasa, 07 Februari 2023
Heboh Isu Reshuffle, Kepala BPN (Hadi) Klaim Mafia Tanah Kini Tiarap
-

RN - Isu reshuffle masih menghantui para menteri. Siapa yang bakal kena depak masih misteri.

Tapi, beberapa menteri mulai ancang-ancang jika terjadi reshuffle. Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto mengklaim kalau mafia tanah sudah tairap.

Ucapan Hadi saat hadir dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR. Dalam rapat itu, Anggota Komisi II DPR Rezka Oktoberia menyoroti masalah mafia tanah yang tak kunjung selesai.

BERITA TERKAIT :
AHY Dicecar DPR Soal 78 Pejabat BPN Kesandung Masalah Hukum
AHY Curhat Soal Dukung IKN Setelah Jadi Menteri Jokowi 

Bahkan, disebut-sebut dalam 1 tahun terakhir, laporan kasus yang melibatkan mafia tanah meningkat hingga 2 kali lipat.

"Saya mendapatkan berita bahwa baru-baru ini Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Mahfud MD mewacanakan pembentukan pengadilan tanah, setelah menerima laporan kasus yang melibatkan mafia tanah meningkat 2 kali lipat dalam 1 tahun terakhir. Sudah sejauh mana? Sudah ada pembicaraan seriuskah?," tutur Rezka

Merespons hal itu, Hadi menegaskan mafia tanah kini tiarap. Bahkan, nggak ada lagi yang berani melakukan praktik mafia tanah

"Nggak. Yang jelas mafia tanah tiarap. Sejak saya naik, sudah mulai banyak yang tiarap. Nggak nambah. Kalau nambah saya sikat," ucapnya.

Sementara terkait Pengadilan Tanah, menurut Hadi, dia telah menjalin komunikasi dengan Menko Polhukam Mahfud Md menyangkut wacana tersebut. Menurutnya pengadilan yang khusus menangani masalah pertanahan memang perlu dibentuk.

Apalagi, mengingat permasalahan yang ditemukan di lapangan kerap kali berbeda dengan pembahasan yang dilakukan di tiap rapat.

"Oleh sebab itu, waktu itu kami bicara dengan Pak Menko Polhukam, kemungkinan ada pandangan membuat satu, pengadilan masalah pertanahan secara ad hoc, karena kan bisa menyelesaikan segala permasalahan yang mirip-mirip," kata Hadi.