Ekonomi Pancasila Harus Berbasis Fair Trade Bukan Free Trade
RN - Pada G20 di Bali tahun lalu, dunia hanya berfokus beberapa negara saja khususnya pada Tiongkok, Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa.
Lantas ada rapat di dalam rapat karena ulah Presiden Joe Biden.
Ketua Umum DPP Bapera, Fahd El Fouz A Rafiq mengatakan, di awal tahun 2023, pembahasan global masih menitikberatkan pada Amerika, Tiongkok, Rusia dan Ukraina karena negara-negara inilah yang masih berkonflik.
BERITA TERKAIT :Prabowo Lebih Jago Dari Jokowi, Sekali Gebrak Bawa Rp156,5 Triliun Dari China
Gibran Curhat, Dari Makan Bergizi Gratis Hingga Ekonomi 8 Persen
"Amerika dan Tiongkok bersitegang kita harus mampu dalam melihat analisanya dan kedalaman keilmuannya, khsususnya untuk mengimplementasikan knowledge untuk kehidupan bernegara," ujarnya melalui WhatApps dari Kota Koln, Jerman.
Jika kembali ke persamaan level playing field (kesamaan cara bermain) yang sedang Amerika tekan kepada Tiongkok. "Apa yang mau disamakan? Ideologi Amerika adalah demokrasi, ideologi Tiongkok adalah komunisme, Amerika adalah swasta murni (market driven), Tiongkok adalah government driven cara mengelola ekonominya," terangnya.
Mantan ketum PP AMPG menambahkan, Amerika adalah capitalism, Tiongkok adalah state capitalism dalam level playing fieldnya sangat berbeda. Amerika ingin menerapkan demokrasi sebagai landasan berdagang dan menggunakan alat penekan tarif masuk tinggi saat ini terlebih dahulu terhadap Tiongkok.
Pria yang bergelar Master of Management bidang ekonomi ini menambahkan, Amerika sangat anti dengan state capitalism. Sebab, untuk menegakkan state capitalism harus menggunakan state autoritarian (Menggunakan kekuatan reperesif tangan besi) menekan pasar menggunakan kekuatan negara. Negara seakan menjadi fasis, sehingga pasar bebas seakan tidak ada. Itulah kapitalisme melihat State Capitalism.
Mantan Ketum DPP KNPI ini Melihat negara berbisnis berbasis BUMN gaya heavy on Government dan less to private atau semuanya pemerintah dan kurangnya peran swasta adalah ideologi yang harus diterapkan jika sebuah negara ingin menggunakan dana obor China harus Government Driven itu banyak terjadi seperti negara Srilanka, Afrika, Papua Nugini, dan banyak negara lainnya.
Frame work Demokrasi Ekonomi dan state driven ekonomi itu dua ideologi berbeda yang menjadi titik awal perang dagang. Ini perang baru senjatanya bukan pistol dan bedil bedilan tapi saat ini diawali perang tarif Dilanjutkan dengan pelarangan produk masuk ke USA sampai dilarang menggunakan layanan google.
Lalu bagaimana melihat perang ini bagi Indonesia dan adakah solusinya ?
Agar mudah memahaminya negara mana yang menggunakan state capitalism yaitu jika mau masuk ke sebuah negara mereka minta Goverment Guarantee, negara mana yang menggunakan swastanya pada saat deal b to b tapi senatornya, presidennya ikut menekan sebuah negara dan hal itu kita harus mencurigai.
Solusi
Jadi apa langkah ke depannya? Yaitu kita menggunakan ekonomi Pancasila.
Apa itu Ekonomi Pancasila ? Yaitu ekonomi berbasis fair trade keadilan bukan free trade.
Kita kembali ke topik perang dagang, State capitalism dan swasta pasar bebas tindakan Amerika melindungi swastanya, tindakan China melindungi komunismenya. Indonesia sekali lagi harus menerapkan ekonomi Pancasila berbasis Fair trade diawali dengan membangun kekuatan dalam negeri, bangun kekuatan diri sendiri, cukup membuat kebijakan ekonomi baru berbasis produk Lokal, tutup Ketua Bidang Ormas DPP Partai Golkar. []
