RN - DKI Jakarta menjadi provinsi terparah. Ibu kota negara itu dicap sebagai provinsi dengan pendapatan terendah.
Per 23 Desember 2022, terdapat 10 provinsi yang pendapatannya di bawah angka 91 persen dari target. Terendah adalah Provinsi DKI Jakarta dengan realisasi pendapatan daerah sebesar 79,82 persen dari target. Lalu diikuti Maluku Utara dnegan persentase 80,66 persen, dan Sulawesi Tengah 82,78 persen.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian membeberkan data realisasi pendapatan daerah hingga penghujung 2022 ini. Ternyata, Provinsi DKI Jakarta tercatat sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan terendah se-Indonesia.
BERITA TERKAIT :Mayjen TNI Ariyo Jadi Kasetpres, Karir Eks Pj Gubernur DKI (HBH) Tamat
Gubernur Baru Jakarta Dapat Anggaran Rp 91 Triliun
Tito mengatakan, per 23 Desember 2022, terdapat 10 provinsi yang pendapatannya di bawah angka 91 persen dari target. Terendah adalah Provinsi DKI Jakarta dengan realisasi pendapatan daerah sebesar 79,82 persen dari target. Lalu diikuti Maluku Utara dnegan persentase 80,66 persen, dan Sulawesi Tengah 82,78 persen.
Sedangkan di tingkat pemerintah kabupaten, wilayah dengan realisasi pendapatan terendah adalah Kabupaten Bangka Selatan 58,78 persen, Ende 58,89 persen, Kayong Utara 62,35 persen, Seram Bagian Timur 62,36 persen, dan Halmahera Tengah 63,68 persen.
Adapun pemerintah kota dengan realisasi pendapatan terendah adalah Kota Sorong 72,23 persen, Balikpapan 74,23 persen, Pematang Siantar 75,51 persen, Tual 75,55 persen, dan Binjai 75,6 persen.
Secara keseluruhan, ujat Tito, total realisasi pendapatan daerah per 23 Desember 2022 baru mencapai 90,60 persen. Padahal pada 2021, realisasi APBD per 31 Desember mampu mencapai 96,16 persen.
"Ini ada sesuatu masalah pasti ini," ujar Tito dalam rapat pengendalian inflasi daerah di kantornya, Jakarta, Senin (26/12/2022).
Selain pendapatan, kata Tito, realisasi belanja juga masih terbilang rendah. Pasalnya, hingga 23 Desember, realisasi belanja APBD baru mencapai 78,29 persen. Padahal per 26 Desember 2022, realisasi APBN secara nasional telah mencapai 91,02 persen.
Tito juga membeberkan daerah dengan realisasi belanja terendah per 23 Desember 2022. Paling rendah adalah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 66,25 persen, Maluku Utara 67,42 persen, Kalimantan Timur 69,49 persen, Kepulauan Bangka Belitung 73,47 persen, dan Papua 73,90 persen.
Kemudian kabupaten dengan realisasi belanja rendah, yakni Kabupaten Kepulauan Selayar 58,49 persen, Tambrauw 59,25 persen, Bondowoso 59,53 persen, Kepulauan Tanimbar 59,55 persen, dan Kotabaru 59,65 persen.
Sedangkan kota dengan realisasi belanja rendah, yakni Kota Makassar 50,23 persen, Parepare 56,51 persen, Balikpapan 56,66 persen, Baubau 59,33 persen, dan Banjarmasin 61,60 persen.
