Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Isu Reshuffle Kabinet, Ka'bah Bernyali Sindir Airlangga

RN/NS | Minggu, 25 Desember 2022
Isu Reshuffle Kabinet, Ka'bah Bernyali Sindir Airlangga
-

RN - PPP mulai berani. Nyali elit partai Ka'bah secara terbuka menyindir para menteri di bidang ekonomi.

Diketahui, menteri ekonomi saat ini di bawah komando Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Seperti diberitakan isu kalau Jokowi akan melakukan reshuffle mencuat.

PPP menyebut urusan kocok ulang pembantu Presiden sudah menjadi hak prerogatif Jokowi.

BERITA TERKAIT :
Jokowi Melanggar Etika Karena Dukung Paslon, Tapi Gak Bisa Terjerak Hukum
Jokowi Selamat Dari Putusan MK, Hakim Sebut Presiden Tak Melakukan Nepotisme 

"Ya itu hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo ya mau menambah, mereshuffle atau mengurangi itu semuanya hak prerogratif dari beliau sebagai pemegang mandat konstitusi," kata Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi atau Awiek, kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).

Awiek menyebut PPP akan mengikuti apapun yang diputuskan oleh Jokowi. Menurutnya, Jokowi tentu memiliki parameter tersendiri untuk mengevaluasi kinerja para menterinya di Kabinet Indonesia Maju.

"Apakah itu yang di bidang politik hukum, apakah itu bidang ekonomi, ataupun di bidang pertahanan maupun kemaritiman dan investasi. Nah di bidang-bidang itu tentu presiden memiliki parameter-parameter kerja untuk bisa mengevaluasi para menterinya," ucapnya.

Lebih lanjut, Awiek menyoroti kinerja menteri yang fokus kerjanya di bidang ekonomi dan ketahanan pangan. Menurutnya, kinerja menteri dalam dua bidang tersebut perlu ditingkatkan lagi karena akan menghadapi ancaman resesi global ke depan.

"Memang kalau dilihat target pertumbuhan ekonomi, ya bidang ekonomi perlu melakukan (peningkatan) performance-nya lagi ya kaitannya menghadapi ancaman resesi global, kaitannya dengan ketahanan pangan global. Bagaimana kesiapan Indonesia, itu saya kira perlu dapat titik tekan dari Presiden Jokowi," imbuhnya.