RN - Ucapan KPK soal banyak pejabat DKI punya duit jombo tidak salah. Sebab, banyak ASN di ibu kota memiliki harta kekayaan yang luar biasa.
Bahkan KPK menuding adanya pencarian harta si pejabat lewat pengadaan barang dan jasa.
Sebelumnya, KPK menyoroti harta kekayaan para pejabat di lingkungan Pemprob DKI Jakarta. Seperti diberitakan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan, berdasarkan data dalam LHKPN, ada pejabat Pemprov DKI yang memiliki 20-25 bidang tanah.
BERITA TERKAIT :Prabowo-Gibran Belum Dilantik, KPK Udah Ribut Soal Makan Siang Gratis
Bupati Sidoarjo Pakai Jurus Sakit, KPK Gak Percaya Alasan Gus Muhdlor?
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di laman elhkpn.kpk.go.id. Rata-rata pejabat tinggi di Pemprov DKI Jakarta memiliki kekayaan di bawah Rp10 miliar rupiah.
Namun, ada beberapa orang yang harta kekayaannya jauh lebih tinggi hingga belasan atau puluhan miliar rupiah.
Berikut nilai harta kekayaan para pejabat di Pemprov DKI Jakarta
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono (Rp31.987.685.032)
Plt Sekretariat Daerah Uus Kuswanto (Rp4.792.479.190)
Inspektorat Syaefulloh Hidayat (Rp6.757.400.000)
Deputi Gubernur Bidang Kebudayaan dan Pariwisata Marullah Matali (Rp4.977.282.298)
Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma (Rp2.791.320.441)
Wali Kota Jakarta Selatan Munjirin (Rp1.378.698.496)
Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar (Rp4.915.133.364)
Wali Kota Jakarta Utara Ali Maulana Hakim (Rp2.363.022.813)
Wali Kota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko (Rp9.954.057.519)
Bupati Kep Seribu Junaedi (Rp5.471.454.268)
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Atika Nur Rahmania (Rp 1.387.400.000)
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Michael Rolandi Cesnanta Brata (Rp14.971.608.935)
Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Reza Pahlevi (Rp1.943.300.000)
Kepala Badan Pendapatan Daerah Lusiana Herawati (Rp3.896.654.148)
Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Taufan Bakri (Rp6.611.133.943)
Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Fitria Rahadiani (Rp6.611.133.943)
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Maria Qibtya (Rp4.463.745.272)
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Mochamad Miftahulloh Tamary (Rp2.757.159.547)
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Isnawa Adji (Rp11.107.146.682)
Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Indra Patrianto (Rp2.539.526.269)
Kepala Dinas Pendidikan Nahdiana (Rp1.779.887.669)
Kepala Dinas Kesehatan Widyastuti (Rp5.575.862.918)
Kepala Dinas Bina Marga Hari Nugroho (Rp16.227.117.331)
Kepala Dinas Sumber Daya Air Yusmada Faizal (Rp16.103.500.983)
Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Heru Hermawanto (Rp6.009.714.203)
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Sarjoko (Rp6.043.119.251)
Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Satriadi Gunawan (Rp4.632.135.464)
Kepala Dinas Sosial Premi Lasari (Rp7.170.066.412)
Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Andri Yansyah (Rp15.584.041.692)
Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Tuty Kusumawati (Rp5.394.323.405)
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Suharini Eliawati (Rp1.994.069.756)
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Asep Kuswanto (Rp683.058.318)
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Budi Awaludin (Rp.1.057.054.982)
Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo (Rp.6.594.425.148)
Plt Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Raides Aryanto (Rp.1.343.916.357)
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha kecil Menengah Elisabeth Ratu Rante Allo (Rp.19.093.275.048)
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Benni Aguscandra (Rp.2.576.999.547)
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Achmad Firdaus (Rp 934.335.411)
Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Andhika Permata (Rp 7.616.982.391)
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Wahyu Haryadi (Rp 3.513.884.679)
Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Fajar Sauri (Rp 4.468.471.433)
Kepala Dinas Kebudayaan Iwan Henry Wardhana (Rp 5.330.224.181)
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Arifin (Rp24.597.000.000).
Sementara Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ) Endriansah menyesalkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak turut memamerkan harta kekayaan Kepala Bapenda DKI Jakarta Lusiana Herawati.
"Peran Bapenda sangat vital dalam mengumpulkan pajak dan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Makanya aneh laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)-nya tidak dipublish KPK," kata Rian, sapaan akrab Endriansah, dalam keterangannya, Senin (19/12).
Menurut Rian, pengungkapan LHKPN Kepala Bapenda DKI tujuannya agar tidak menimbulkan kegaduhan dan kecemburuan di antara para pejabat Pemprov DKI lainnya.
"Dibukanya harta-harta tersebut itu sangat penting, agar publik tahu berapa harta yang dimiliki para pejabat DKI," kata Rian.
Lebih lanjut, Rian meminta Inspektorat Pemprov DKI Jakarta untuk menindaklanjuti kekayaan pejabat Pemprov DKI Jakarta.
Rian memdorong pihak Inspektorat Pemprov Jakarta tidak perlu ragu dan harus menindaklanjutinya temuan KPK itu dan memeriksa para pejabat Pemprov tersebut
