Direksi Jakpro Dibongkar Ulang, LKSP: Patut Diduga Saat Anies Gubernur DKI Dijadikan Alat Membancaki Anggaran
RN - Akhirnya jajaran Direksi Jakpro dikocok ulang Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
Bukan tanpa sebab, Direksi Jakpro dibongkar ulang. Diduga kuat, Jakpro sebagai salah satu BUMD milik Pemprov DKI Jakarta selama pemerintahan Anies Baswedan, bisa dibilang cuma jadi “Boneka Stromboli” alias boneka wayang yang “dikendalikan” dalang di Balai Kota.
Begitu dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Andre Vincent Wenas, hari ini.
BERITA TERKAIT :Jakpro Nyerah Soal Formula E, Iwan Takwin Lempar Handuk?
Bek Liverpool Jadi Bos Tim F1
“Diduga keras, Jakpro selama dibawah pemerintahan Gubernur Anies bukan bekerja dengan prinsip ekonomi dan misi perusahaan daerah, tapi lebih sebagai alat membancaki anggaran daerah. Demi kepentingan pragmatis dan oportunis sang dalang di Balai Kota. Ini skandal,” ujar Andre.
Dan skandal ini, lanjut Andre, telah mengakibatkan implikasi serius terhadap kinerja profesional manajemennya. Kasus pengelolaan proyek Formula-E menjadii puncak kekacauan manajerial serta etika bisnisnya.
“Pergantian direksi perusahaan adalah hal yang biasa dalam pengelolaan suatu usaha. Mekanismenya lewat Rapat Umum Pemegang Saham. Tapi kalau pergantian direksinya terlalu sering dalam suatu periode yang relatif singkat maka jadi bermakna lain. Tercium ada masalah internal (internal affairs) antara manajemen dan pemegang saham di situ,” beber Andre.
Selanjutnya Andre mengungkapkan, di bawah administrasi Gubernur Anies, BUMD Jakpro telah berkali-kali ganti direksi (dirut maupun direktur keuangannya). Direktur keuangannya sampai mengundurkan diri.
“Laporan pertanggung-jawaban program yang tidak beres-beres kemungkinan besar lantaran banyak “pesan titipan” yang pekat berbau politis. Ini membuat transparansi keuangan menjadi muskil. Kerja professional para direksinya menjadi berantakan,” tukas Andre.
Maka langkah pergantian direksi oleh pemegang saham terbesar yaitu Pemprov DKI Jakarta menjadi jalan keluar yang tepat.
“Kita berharap agar jajaran direksi yang baru bisa segera mengembalikan profesionalias kerja manajemen JakPro kembali ke relnya yang seharusnya,” tandasnya.
