Pria Mirip Pesulap Merah Nongol Lagi, Aksi Jumat Keramat Bongkar Trik Kotor Kasus Dugaan Korupsi Formula E & Para Pembela yang Jegal KPK
RN - Kelompok massa tergabung dalam Satgas Pemburu Koruptor kembali menggelar aksi Jumat Keramat kesekian kalinya di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Jumat (14/10/2022).
Dalam aksinya, massa melakukan aksi teatrikal mirip pesulap merah yang kerap membongkar trik para dukun. Kali ini teatrikal mirip pesulap merah itu akan membantu penyidik KPK untuk membongkar skandal kasus dugaan korupsi Formula E dan pihak-pihak yang berusaha mengintervensi KPK.
"Kehadiran pria mirip pesulap merah ini akan bantu pimpinan KPK untuk bongkar trik-trik kotor para koruptor yang diduga terseret kasus korupsi Formula E. Dan buka pihak-pihak yang berusaha mengintervensi dan berupaya menjegal KPK untuk menghentikan proses hukum Formula E," tegas Koordinator Aksi Ali Ibrahim.
BERITA TERKAIT :Jakpro Nyerah Soal Formula E, Iwan Takwin Lempar Handuk?
Bek Liverpool Jadi Bos Tim F1
Mereka pun berpesan agar lembaga antirasuah itu tidak takut dengan kelompok pembela Anies yang melakukan intervensi proses hukum kasus Formula E. Pihaknya menyakini rakyat mendukung penuh KPK untuk menangkap koruptor Formula E.
"KPK harus mengusut tuntas dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara oleh kroni-kroni koruptor Formula E ini. KPK jangan terpengaruh dengan jargon kriminalisasi dan politisasi. Mana ada koruptor mengaku, kalau mengaku bisa penuh penjara," sebutnya lagi.
Ali terus berkomitmen agar slogan Indonesia merdeka tanpa korupsi harus terus digaungkan bersama, agar para pembela korupsi kembali ke jalurnya untuk memberantas korupsi di tanah air. Kata dia, menjadi miris jika ada bekas pimpinan KPK ini ikut-ikutan manuver membela mati-matian pada kasus korupsi Formula E.
"Dengan melakukan opini sesat menjegal KPK agar kasus Formula E tsb tidak diproses dan memuluskan koruptor utk bebas berkeliaran. Pola lama koruptor yang sudah mulai kepepet memainkan narasi seolah KPK mengkriminalisasi hingga isu mempolitisasi," jelasnya.
"Lawan segala upaya intervensi terhadap KPK melalui pembangunan opini sesat," ucapnya.
Bahkan, kata dia, para pembela koruptor ini pun menghalalkan segara cara untuk menggiring opini agar sang koruptor Formula E terhindarkan. Berbagai jurus mereka keluarkan, dengan memaksakan kutipan para pakar hukum tanpa melakukan konfirmasi digiring supaya kasus Formula E hanya pelanggaran administratif dan upaya penjegalan Ketua KPK. Sementara pakar hukum itu pun membantah pernyataan sesat tersebut.
"Dan pakar hukum itu berulang kali membedah fakta dugaan pidananya dengan menegaskan bahwa Formula E terdapat unsur niat jahat (mens rea) dan actus reus (perbuatan) yang dapat dipidana (strafbaarheid). Dan ini murni hukum bukan politik," kata mereka.
"Adanya pernyataan pakar hukum Prof Romli menyebut kasus Formula E merupakan delik penyertaan (deelneming), ada pelaku, turut serta melakukan dan yang disuruh melakukan, maka KPK harus peka untuk melakukan proses dan naikkan ke penyidikan," tambahnya lagi.
Selain di KPK, massa juga menggelar aksi serupa di Bank DKI dengan menuntut agar usut tuntas kasus dugaan korupsi Formula E. Apalagi, para pakar hukum mengamini bahwa terdapat unsur dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan Formula E.
"Jangan sampai ada yang ditumbalkan dari kasus Formula E ini. Bank DKI juga harus dimintai pertanggung jawaban, usut semua yang terlibat sampai ke aktor intelektualnya. Apalagi, hingga detik ini LPJ penyelenggaraan Formula E ini tak kunjung di sampaikan oleh Anies Baswedan," ujarnya.
Para aktivis Pemburu Koruptor ini juga menyambangi Kantor BPK Provinsi untuk mengingatkan agar tidak bermain mata dengan para koruptor Formula E. Pria yang mirip Pesulap Merah juga kembali ber atraksi untuk membongkar trik agar tidak ada auditor yang ikut-ikutan menutupi kasus Formula E.
"Kejanggalan laporan yang berbeda saja bisa jadi temuan dan ini ada masalah. BPK Provinsi harus transparan jangan ada upaya untuk menutup-nutupi permainan kotor Formula E ini. Fakta-fakta adanya penyelewengan anggaran dan dugaan unsur pidana harus dikuak secara terang benderang," pungkasnya.
