RN - Tim Sidang Pemugaran (TSP) DKI Jakarta angkat bicara soal pembangunan halte Transjakarta di Bundaran HI, Jakarta Pusat atau di median Jalan Sudirman-Thamrin. TSP mengaku, tak pernah dilibatkan oleh PT Transjakarta, selaku pihak yang membangun halte bus di sana.
Anggota TSP DKI Jakarta J.J Rizal mengatakan, pihaknya belum pernah memiliki pengalaman seperti Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) DKI Jakarta yang sempat beraudiensi dengan Transjakarta soal pembangunan halte bus. Harusnya, kata Rizal, pembangunan yang dilakukan di kawasan cagar budaya diputuskan melalui sidang TSP DKI Jakarta.
“Saya sendiri di TSP bersama teman-teman tidak pernah (diundang), harusnya kan jika ada pembangunan di cagar budaya maupun di kawasan yang diduga cagar budaya yang menurut UU itu statusnya sama, itu harus melalui TSP,” kata Rizal di Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta pada Jumat, kemarin.
BERITA TERKAIT :Menurut dia, Transjakarta tidak mengundang TSP karena merasa pembangunan halte di sana bukan berada di cagar budaya. Karena itu, mereka merasa tidak melanggar ketentuan saat membangun halte tersebut.
“Sebenarnya kalau kita merujuk ke UU Cagar Budaya kita akan mendapat penjelasan yang clear, walaupun belum ditetapkan sebagai cagar budaya, tapi tempat dia membangun itudia harus menghadap TSP untuk menjalani sidang, tapi ini tidak terjadi,” jelasnya.
“Menurut saya Transjakarta ini menutup sama sekali terhadap keberadaan bangunan cagar budaya yang siapapun tahu, bahwa itu warisan Ir Soekarno,” lanjutnya.
Selain itu, Rizal memandang langkah Transjakarta ini sangat bertolak belakang dengan upaya pelestarian cagar budaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Misalnya melalui kehadiran arsitektur dengan ruang yang gigantis, justru merusak rona kawasan.
“Kawasan itu menjadi berubah sama sekali ketika halte didirikan, dan langsung di dua tempat secara berhadap-hadapan dengan bentuk yang begitu gigantis,” imbuhnya.
Dia mengatakan, sudah sepatutnya Transjakarta merawat dan menghargai lanskap peninggalan masa lampau. Namun kehadiran halte Transjakarta yang baru justru merusak lanskap yang sudah ada saat ini.
Rizal memandang, langkah Transjakarta bertentangan dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal lanskap. Adapun Anies sempat merobohkan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) agar lanskap patung di Bundaran HI dapat terlihat jelas.
“Gubernur itu punya pemikiran bahwa kota itu punya lanskap dan itu harus dihargai, bukan hanya lanskap dalam artian bangunan melalui karya arsitek pasca Bung Karno, tapi lanskap sejarah yang diwariskan Soekarno,” jelasnya.