RN- Masyarakat adat Papua yang tergabung dalam Organesasi Honai Anti Korupsi (HOKI), gelar aksi di depan Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
HOKI Papua, mendukung penuh langkah dan tindakan KPK untuk menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe serta jajarannya sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi dan Korupsi.
"Bukan saja Lukas Enembe yang harus ditangkap, namun semua pejabat publik yang bekerja sama dengan Gubernur Papua harus ditangkap dan diadili karna bersekongkol dengan gubernur" Ujar Ismal Asso dalam orasinya di depan gedung anti rasua tersebut pada Rabu 4 Oktober 2022
BERITA TERKAIT :Lanjutnya, Ismail mengatakan pihaknya dan masyarakat Papua mengajak KPK dan penegak hukum agar tidak perlu takut datang ke Papua menangkap Gubernur Papua (Lukas Enembe), Dia dan Masyarakat Adat Papua siap mengawal dan ikut serta mengawal KPK.
"Jangan sampai kami masyarakat Papua terus menderita diatas tanah adat kami sendiri, karena KPK tidak berani menangkap Gubernur. Sudah banyak bentuk korupsi di Papua yang dilakukan oleh Gubernur Papua baik itu anggaran pendidikan, bahkan kesehatan dan lain sebagainya" Ungkap Asmail.
Lebih lanjut aktifis yang di sapa Mail ini memgatakan KPK juga harus konsisten menjunjung tinggi asas equality before the law sebagai Hukum tertinggi di Negara Indonesia.
"Hukum adalah panglima tertinggi Kami minta KPK harus benar-benar menjunjung tinggi equality before the law agar permasalahan di Daerah segra di selesaikan" Pungkasnya.
Senada, Arman Asso selaku Direktur Eksekutif HOKI Papua menyatakan begitu banyak kasus korupsi yang terjadi di Papua mengindikasikan keterlembatan pembangunan Dia juga mempertanyakan dana otsus yang nilainya triliunan rupiah setiap tahunnya di berikan Negara kepada Peovinsi Papua tidak ada realisasinya.
" Kan ada dana otornomi khusus yang nilainya puluhan triliunan itu kemana? itu kan harus di pertanyakan kemana anggaran itu selama ini" Pungakas Arman saat di wawancarai di lokasi.