Usul Hapus 50 VA Tambah Bikin Mumet Rakyat, Pemerintah Mesti Tegas Nolak!
RN - Lagi-lagi kesabaran rakyat diuji. Setelah wacana kenaikan BBM bersubsidi benar-benar direalisasikan kini muncul lagi usulan dari Banggar DPR RI agar daya listrik 450 VA dihapus.
Walau, Kementerian ESDM sudah menyatakan bahwa usulan ini kurang tepat, tetapi publik perlu kepastian dari pemerintah. Sebab, menghapus data 450 VA akan semakin menambah beban rakyat dan memunculkan keresahan baru lagi.
Anggota DPD RI Fahira Idris menekankan pentingnya sensitivitas bagi pejabat publik baik yang berada di legislatif maupun eksekutif dalam mengeluarkan pendapat atau usulan apalagi usulan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.
BERITA TERKAIT :Sutet Ditolak Warga Tanjung Priok, PLN Asal Bangun Sebelum Sosialisasi
Bahlil Akui Subsidi BBM & Listrik Bocor Rp 100 T, Era Jokowi Masalah Gak?
Usulan agar daya listrik 450 VA dihapus dan sebagai gantinya akan dialihkan secara bertahap menggunakan daya listrik 900 VA karena terjadi over supply listrik PLN bukan hanya menimbulkan keresahan baru di benak rakyat setelah harga BBM bersubsidi dinaikkan, tetapi dari sisi apapun adalah kebijakan yang tidak tepat.
“Rakyat masih mumet dan resah karena BBM bersubsidi naik. Ini muncul lagi usul daya listrik 450 VA dihapus dan secara bertahap menggunakan daya listrik 900 VA. Di mana sensitivitas kita sehingga muncul usulan seperti ini. Saya minta pemerintah tegas menolak usulan ini, bukan hanya untuk saat ini tetapi juga untuk ke depannya," pintanya.
"Persoalan over supply listrik PLN karena pemerintah terus memaksakan pembangunan PLTU baru adalah ketidakcermatan pemerintah, jangan dilimpahkan ke rakyat. Pemerintah harus cari jalan keluar persoalan over supply listrik ini. Jangan rakyat ikut ditarik-tarik,” imbuh Fahira.
Fahira menyatakan, tidak bijak jika setiap ada program pemerintah yang menjadi persoalan karena menjadi beban keuangan negara atau APBN solusinya selalu dilimpahkan ke rakyat. Misalnya kebijakan menaikan harga BBM karena dinilai subsidi BBM tidak tepat sasaran salah satunya dikarenakan pemerintah belum merampungkan aturan teknis ketentuan kelompok masyarakat yang berhak untuk menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.
“Sekali lagi saya meminta pemerintah tegas menolak usulan penghapusan daya listrik 450 VA ini. Bukan hanya untuk saat ini tetapi juga untuk ke depannya. Golongan masyarakat tidak mampu masih membutuhkan daya listrik 450 VA karena sangat membantu meringankan pengeluaran," jelasnya.
Oversupply listrik yang terjadi saat ini dan menjadi beban keuangan negara, menurut dia, tidak ada hubungannya sama sekali dengan rakyat.
"Pemerintah bertanggung jawab penuh untuk mencari solusi atau jalan keluarnya persoalan oversupply ini,” pungkas senator Jakarta ini.
