BPTJ Minta Ganjil Genap Diperpanjang
RADAR NONSTOP - Pemprov DKI Jakarta diminta memperpanjang sistem ganjil genap. Sebab sangat efektif dalam mengurangi kemacetan.
Begitu dikatakan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Bambang Prihatono, ganjil genap itu kebijakan temporer.
"Orang bisa beli mobil lagi atau pindah ke kendaraan roda dua," katanya, Senin (17/12/2018).
BERITA TERKAIT :Dari Tanggal 6-15 April 2024, Jakarta Tanpa Ganjil Genap
Tol Cipali Titik Macet Terparah Saat Mudik, Ganjil Genap Dan Contraflow Diberlakukan 5 April
Bambang mengatakan, kebijakan ganjil genap di luar tol di DKI Jakarta adalah kewenangan gubernur.
“Kami BPTJ, minta kebijakan ganjil genap diperpanjang lagi, ganjil genap kan sudah setahun enggak ada pilihan lain. Kalau 2019 enggak jalan, ganjil genap enggak efektif, transportasi akan semakin buruk," ujarnya.
Dengan menghapus ganjil genap, Bambang menilai, tidak membuat volume kendaraan menjadi berkurang. Dia menyarankan, agar Pemprov DKI dapat menggabungkan kebijakan ganjil genap dan electronic road pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar.
Ia berharap, kebijakan ERP dapat segera dilakukan di awal tahun 2019.
Sebelumnya, Bambang mengatakan, ketika macet terjadi maka tarif yang dikenakan kepada pengguna jalan akan semakin mahal. Kebijakan ini, sudah berlaku di negara lain seperti Singapura.
"Semua kendaraan yang melewati ERP itu kena charge, itu condition charge, karena dia menyebabkan kemacetan itu, sehingga dia bayar. Kapan tarif naik turun itu tergantung kepadatan, nanti IT yang mengendalikan," kata Bambang di Jakarta, Jumat (14/12/2018) lalu.
