Subsidi BBM Bengkak & Pertalite Naik, Faisal Basri: Pemerintah Salah Hitung Terus
RN - Ekonom Senior Indef Faisal Basri menuding kalau pemerintah selalu salah dalam menghitung. Dia menilai subsidi bahan bakar minyak (BBM) membengkak karena pemerintah salah dalam memperkirakan harga minyak dunia.
Ia mengatakan harga rata-rata patokan minyak mentah Indonesia (IC) dalam APBN adalah US$63 per barel. Sementara harga kenyataannya adalah US$104,51 per barel. Hal ini kemudian membuat subsidi BBM melonjak hingga Rp502,4 triliun.
"Seringnya pemerintah mematok harga salah melulu, sehingga subsidinya naik. Kalau perkiraannya bagus, sebetulnya subsidinya tidak naik," ujarnya, dalam diskusi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Rabu (31/8).
BERITA TERKAIT :Penimbun Emas Sumringah, Emak-Emak: Lumayan Buat Modal Liburan
Modus Baru Hipnotis Di Serpong Tangsel, ATM Ditukar Lalu Dikuras, Duit Belanja Emak-Emak Ludes
Ia menuturkan kuota BBM jebol karena terjadi peningkatan jumlah kendaraan. Hal ini disebabkan karena pemerintah memberikan diskon Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
"Konsumsi naik terus karena mobil dibikin murah sama pemerintah, PPnBM bebas, uang muka bebas, sehingga pertumbuhan mobil tahun ini 22 persen. Mobil-mobil baru ini tambah banyak menyedot minyak," terang dia.
Dalam kesempatan terpisah, Faisal juga memperkirakan dampak yang terjadi jika BBM naik. Dia mengatakan masyarakat akan terbebani jika harga pertalite benar-benar dinaikkan menjadi Rp10 ribu per liter.
Padahal, seharusnya, ia menyampaikan penyesuaian BBM harus dilakukan perlahan sejak beberapa tahun sebelumnya.
"Kalau pertalite Rp10 ribu per liter, naik 30 persen, siapa yang enggak nyesek? Coba kalau dulu naik 100, turun 200, naik terus, gitu," ujar Faisal kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin (29/8).
Faisal mengatakan harga BBM tidak naik selama lima tahun terakhir. Oleh karena itu, rencana pemerintah menaikkan harga BBM saat ini sama seperti menumpuk masalah.
"Cara pemerintah ini masalah ditimbun satu-satu. Ini sudah lima tahun harga BBM enggak naik, listrik juga tidak naik demi stabilitas harga sehingga inflasi dipuji-puji, ongkosnya ini menimbun masalah," kata Faisal.
Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) awalnya menentukan harga BBM disesuaikan secara otomatis per tiga bulan dan listrik per bulan.
Dengan cara tersebut, maka kenaikan harga BBM dan listrik bisa diprediksi. "Sekarang aturan itu dicampakkan semua sama Pak Jokowi," tandasnya.
