RN - Kota Bandung, Jawa Barat sepertinya banyak masalah. Setelah isu kasus HIV/AIDS kini Kota Kembang dikagetkan dengan ulah warganya.
Ternyata banyak warga yang hobi buang air besar alias BAB sembarangan. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tengah menggencarkan program Open Defecation Free (ODF) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan.
Menurut data Pemerintah Kota Bandung, pada 2020 baru ada 17 kelurahan yang ODF.
BERITA TERKAIT :Dampak Salah Pilih Babysitter, Yang Jadi Korban Anak
Bandung Raya Marak Upal, Pecahan Rp 50 Ribu Palsu Beredar
Jumlah ini meningkat, di 2021, menjadi 93 kelurahan. Sehingga saat ini masih ada 58 kelurahan yang belum memiliki sarana sanitasi mumpuni, atau sekitar 38 persen dari total 151 kelurahan di Kota Bandung.
Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan, ODF sangat memengaruhi stunting dan tingkat kesehatan masyarakat. Sehingga, perlu adanya kolaborasi bersama kelompok masyarakat sekitar dan sektor lain, kata dia. Ia berharap, melalui diskusi percepatan ODF, tingkat kesehatan masyarakat semakin meningkat.
"Meski begitu, jika melihat indikator yang ada, 100 persen ODF di tahun 2023 bisa terpenuhi. Tapi tentunya pendampingan dari Dinas Kesehatan dan lainnya harus terus diberikan kepada pihak kelurahan," ucapnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung, Sony Adam mengatakan, untuk mencapai target, akan dilakukan evaluasi hasil progres terkait intervensi kepala keluarga (KK) yang masih Open Defecation (OD).
Dinkes Kota Bandung, kata dia, juga akan membuat komitmen dan strategi untuk mengintervensi KK OD disesuaikan dengan mapping yang telah disepakati di tingkat kewilayahan.
"Masih ada 58 kelurahan yang belum berstatus ODF, di mana KK nya masih banyak yang OD. Ini akan kita bahas sebagai tindak lanjut pada pertemuan 23 Agustus 2022 kemarin," ujar Sony.
Di sisi lain, Ketua Paguyuban Camat, Syukur Sabar menuturkan, sinkronisasi data perlu dilakukan untuk menyelaraskan program ODF ke seluruh jajaran kewilayahan.
"Kelurahan selaku fasilitator dan koordinator. Kita juga bisa berkoordinasi dengan Citarum Harum dan sektor swasta lain untuk membangun sanitasi," imbuh Syukur.
Perlu diketahui, dalam Surat Sekretariat Wakil Presiden nomor B-38/KSN/SWP/KK.04.01/02/2022 tertanggal 25 Februari 2022 menyebutkan 17 kabupaten/kota di Jawa Barat yang menjadi wilayah prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ektrem tahun 2022, salah satunya Kota Bandung.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, pada 2021 angka kemiskinan Kota Bandung sejumlah 112,500 ribu orang (4,37 persen), dengan angka kemiskinan ekstrem kota Bandung sebesar 1,920 ribu orang. Sebaran kemiskinan terbanyak ada di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Babakan Ciparay, Bandung Kulon, Bojongloa Kaler, Bojongloa Kidul, dan Batununggal.
“Ada 17 kabupaten/kota se-Jabar yang mengalami kemiskinan ektrim dan Kota Bandung salah satunya. kita tidak bisa menyalahkan covid-19 makanya kita perlu membuat berbagai program dan koordinasi untuk mengentaskan kemiskinan, karena memang angka kemiskinan kita ternyata meningkat cukup besar, dan secara rasio kita juga cukup tinggi,” ujar Yana saat ditemui dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Bandung di Hotel Grandia, Senin (22/08/2022).
“Mudah-mudahan lewat berbagai program dan sudah semakin terkendalinya pandemi, berdasarkan indikator yang ada, itu kita bisa menggencarkan proses pemulihan ekonomi dalam upaya mengentaskan kemiskinan di Kota Bandung,” sambungnya.
Untuk mencapai target nasional 0 persen kemiskinan ekstrem di 2024, program kesehatan terutama percepatan vaksinasi masih menjadi sektor yang diprioritaskan Pemkot Bandung, kata Yana. Ini dibarengi dengan program percepatan pemulihan ekonomi, dengan harapan nantinya akan mengurangi angka kemiskinan di Kota Bandung.
