Pendemo Tarif Mahal TN Komodo Kena Gebuk Hingga Ditahan Aparat, Senator Ende Meradang
RN - Harga tiket masuk ke Taman Nasional Komodo (TNK), Nusa Tenggara Timur, resmi naik menjadi Rp3,75 juta per 1 Agustus 2022.
Kenaikan itu diprotes para pelaku pariwisata dengan melakukan aksi mogok operasi yang melumpuhkan pariwisata di Labuan Bajo.
Anggota DPD RI Angelo Wake Kako menyayangkan tindakan represif aparat kepolisian terhadap peserta demonstrasi yang menolak kenaikan tarif baru masuk TNK dan Pulau Padar.
BERITA TERKAIT :Komeng Gagap Disuruh Urus Hutan & Pertanian, Ini Kata Ketua DPD RI
Pemilihan Ketua DPD RI Pakai Sistem paket, Senator: La Nyalla Ngaco
Kericuhan mewarnai aksi demontrasi kebijakan baru tarif menuju TNK di Labuan Bajo, ibu kota Kabupaten Manggarai Barat, Senin (1/8/2022). Sebelumnya hanya Rp150 ribu, kini melonjak jadi Rp3,75 juta per orang.
Tidak hanya memberlakukan kenaikan tarif, Pemerintah Provinsi NTT juga membatasi jumlah wisatawan yang datang ke pulau yang dihuni Komodo tersebut sebanyak 200 ribu orang saja untuk satu tahun.
Dari beberapa video dan foto yang beredar luas di media sosial tampak aksi bentrok antara para pendemo dengan aparat saat aksi unjuk rasa berlangsung di kota ujung barat Pulau Flores itu.
Akibatnya, beberapa orang dari massa aksi yang didominasi pelaku wisata mengalami luka baik di bagian pelipis, kepala maupun bagian alis. Selain mengalami luka, tiga orang dari massa aksi ditahan aparat keamanan dari Polres Mabar.
"Aparat keamanan tidak boleh melakukan tindakan represif, sebab unjuk rasa dilindungi undang-undang," ujar Angelo dalam keterangannya, dikutip kemarin.
Senator kelahiran Kabupaten Ende ini menyampaikan apresiasi kepada sejumlah pelaku pariwisata yang berunjuk rasa secara damai.
Ia pun meminta pemerintah untuk menaikkan harga tiket sewajarnya dan harus dilakukan sosialisasi secara masif. Hal itu penting agar ada persamaan persepsi tentang biaya konservasi sebagaimana yang didengungkan Pemerintah Provinsi NTT di balik kenaikan tarif ke TNK.
Dalam keterangannya pula, Angelo juga meminta PT Flobamor sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak hanya berurusan dengan tarif tiket menuju TNK.
"Urusan pariwisata ini tidak boleh satu pintu begitu," ujar mantan Ketua Presidium PP PMKRI itu.
Menurut dia, PT Flobamor harus juga bergerak di bidang supply chain atau rantai pasok hasil petani di Pulau Flores untuk kebutuhan pariwisata di Labuan Bajo.
PT Flobamor harus bisa menghubungkan petani dengan pasar pariwisata Labuan Bajo. Hal ini sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan tersebut terhadap keberlangsungan petani di Pulau Flores.
"Karena saya melihat banyak kebutuhan pariwisata Labuan Bajo dipasok dari luar. Seharusnya PT Flobamor bermain juga sebagai supplier hasil produksi petani ke pasar pariwisata," katanya.
