RN - Larangan ekspor crude palm oil (CPO) yang dibuat Jokowi membuat perusahaan sawit tekor. Para bos sawit harus siap-siap berkantong cekak.
Saat ini harga tandan buah segar (TBS) sawit justru semakin jatuh. Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, mengatalan, di Pasaman Barat, Sumatera Barat, contohnya harga TBS sudah Rp 600 per kg.
"Ini sudah sangat luar biasa, sawit yang jadi komoditas ekspor seperti tidak ada harganya sama sekali," kata Henry dalam keterangan resminya, Kamis (23/6/2022).
BERITA TERKAIT :Pengusaha Sawit Digeber, Nusron Teriak Anggaran Bocor 300 Triliun
Prabowo Presiden, Warga Hambalang Bojong Koneng Bogor Berharap Harga Tanah Naik
Henry memaparkan, harga TBS sawit yang diterima para petani SPI di wilayah lain juga kompak mengalami tren penurunan yang signifikan.
"Bahkan di Tanjung Jabung Timur, harga TBS mencapai di bawah Rp 500 per kg kalau aksesnya jauh dari jalan. Ini kan sudah kelewatan. Laporan hari ini ada yang sampai Rp 300 per kg," sambungnya.
Menanggapi hal ini, Henry mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan kebijakan responsif dan solutif.
"Ini sudah darurat. Petani sawit sudah menjerit, sudah pada titik nadir, harga TBS jauh di bawah harga impasnya, ini artinya petani sudah sangat merugi, keterlaluan," keluhnya.
Henry menjelaskan, terjun bebasnya harga TBS ini karena Indonesia dibawah cengkraman korporasi global sawit.
"Mendesak sudah ini agar kita membangun sistem persawitan di Indonesia yang tidak tergantung dari pasar internasional yang dikuasai oleh korporasi-korporasi global. Hajat hidup petani, orang banyak, dikuasai oleh cukong-cukong transnasional perseorangan yang pemerintah kita pun hampur tidak berdaya melawannya," paparnya.
Henry menegaskan, SPI meminta pemerintah melalui penegak hukum agar menindak perusahaan sawit yang membeli TBS di bawah harga pemerintah.
"Jadi kalau ada pabrik kelapa sawit (PKS) yang membeli dengan TBS petani dengan harga rendah harus ditindak. Bukan tidak memungkin agar PKS tersebut ditutup, lalu diambil alih oleh pemerintah, ini levelnya udah level krisis," katanya.
Lebih lanjut, kata Henry, izin ekspor perusahaannya juga perlu dicabut. Dana segar yang ada di di Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) bisa dialokasikan untuk atasi masa krisis ini sehingga bukan hanya memanjakan korporasi.
Pemerintah harus mendorong pembangunan pabrik-pabrik mini kelapa sawit di tingkat lokal, juga pabrik minyak goreng dan minyak makan merah yang pengelolaannya berikan kepada petani melalui koperasi.
Henry melanjutkan, di tingkat wilayah, pemda harus membuka posko pengaduan yang menerima laporan petani, ketika TBS mereka dibeli dengan harga yang tidak layak, di bawah harga ketetapan pemerintah.
“Perkebunan sawit harus diurus oleh rakyat, didukung oleh pemerintah dan BUMN, bukan oleh korporasi,” tegasnya.
Henry menyampaikan, perkebunan sawit harus diserahkan pengelolaannya kepada petani dikelola usaha secara koperasi mulai dari urusan tanaman, pabrik CPO dan turunannya.
Henry melanjutkan, negara jugalah melalui BUMN yang mengurus turunan strategis produksi sawit. “Korporasi swasta bisa diikutkan di urusan pengolahan industri lanjutan, misalnya untuk pabrik sabun, kosmetik, obatan-obatan, dan usaha-usaha industri turunan lainnya,” kata dia.
Harga Anjlok
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Aceh Utara sebelumnya menyatakan harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat pengepul di daerah itu terus merosot dari Rp 1.800 menjadi Rp 1.500 per kilogram.
Ketua Apkasindo Aceh Utara Kastabuna mengatakan kalangan petani sawit mulai mengeluhkan harga sawit karena tidak bisa menutupi biaya pengeluaran.
"Harga sawit sejak dua pekan terakhir terus menurun. Saat ini, harga TBS sawit di tingkat pengepul Rp 1.500 per kilogram. Sementara di tingkat pabrik Rp 1.800 per kilogram," katanya, Rabu (22/6/2022).
Selain itu, kata Kastabuna, kalangan petani juga mulai gelisah karena ada kemungkinan pabrik kelapa sawit akan berhenti membeli TBS. Hal ini karena tangki penyimpanan minyak sawit mentah atau CPO di beberapa pabrik sudah penuh.
Penuhnya tangki tersebut karena ekspor masih belum berjalan. Dengan kondisi itu, diperkirakan pabrik menghentikan sementara aktivitas produksi CPO, kata Kastabuna.
"Apkasindo berharap Kementerian Perdagangan RI dapat segera membuat regulasi untuk mempercepat proses ekspor CPO agar harga TBS kembali normal," kata Kastabuna.
Senada juga disampaikan Kepala Dinas Perkebunan Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara Lilis Indriansyah. Ia mengatakan anjoknya harga sawit karena ekspor CPO belum berjalan.
"Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga sudah menyurati pabrik kepala sawit untuk tetap membeli sawit petani kendati kondisi tangki penyimpanan CPO sudah mulai penuh," kata Lilis Indriansyah.
Selain membeli atau menampung sawit petani, Lilis Indriansyah juga mengingatkan pabrik kelapa sawit membelinya sesuai peraturan Menteri Pertanian.
"Kami juga juga berbicara dengan pelaku usaha mencari jalan terbaik terkait anjloknya harga sawit untuk mencari jalan terbaik. Kami juga berharap kalangan petani bersabar," kata Lilis Indriansyah.
