RN - Respon miring mengalir deras dari partai tak kebagian kue terhadap kocok ulang kabinet Jokowi. Partai Demokrat dan PKS yang mengklaim diri sebagai partai oposisi.
Kocok ulang kabinet tersebut dinilai hanya sekedar memenuhi ambisi politik Presiden Joko Widodo sebelum habis masa jabatan 2024.
Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai reshuffle kali ini tak menjawab persoalan masyarakat atau memaksimalkan kinerja di dua tahun terakhir masa jabatan.
BERITA TERKAIT :20 Tahun Kuasai Depok, PKS Rontok Dan Jagonya Tumbang Oleh Supian-Chandra
Bos KIM Plus Kompak Absen Di Kampanye RIDO, Ogah Keseret Viral Janda Kaya
"Terbaca bahwa perombakan ini lebih memenuhi dan melayani kepentingan politik Pak Jokowi bukan untuk menyelesaikan persoalan rakyat atau mengoptimalkan kinerja di akhir masa jabatan," kata dia kepada awak media dikutip, Kamis (16/6).
Meski reshuffle merupakan hak prerogatif presiden, Kamhar menilai keputusan tersebut kali ini tak memuaskan. Ia pesimis sejumlah menteri dan wakil menteri baru yang ditunjuk Presiden akan membawa perbaikan.
Dia mengingatkan publik agar semakin kritis mengawal sisa dua tahun pemerintahan presiden, terlebih dengan masuknya Zulkifli Hasan yang sempat mengusulkan wacana penundaan Pemilu 2024.
"Publik mesti melakukan kontrol yang lebih kritis agar perombakan ini tidak menghidupkan kembali dan semakin menguatkan agenda perpanjangan masa jabatan presiden," katanya.
Menanggapi hal itu, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan reshuffle kali ini telah melalui sejumlah proses pertimbangan diskusi yang matang. Menurut dia, reshuffle saat ini menjadi momentum yang tepat bagi Jokowi.
Pramono menyebut, setelah delapan menjabat, Jokowi mengetahui apa yang dibutuhkan bagi jalannya roda pemerintahan. Termasuk soal sejumlah persoalan yang dihadapi saat ini seperti terkait minyak goreng, energi, dan pangan.
"Sehingga itulah yang menjadi prioritas dan untuk itu maka kenapa ada penyegaran di dalam tubuh kabinet," katanya.
Sementara itu, DPP PKS mengingatkan kinerja menteri merupakan cerminan manajerial presiden. Sebab, semua kebijakan menteri berada di bawah komando langsung presiden.
Oleh karenanya, jika ada menteri yang dianggap gagal, PKS menilai hal itu juga kegagalan Presiden. Terlebih, Jokowi juga kerap mengingatkan tidak ada visi misi menteri, kecuali visi misi Presiden.
Sejak kembali terpilih di Pilpres 2019, Jokowi tercatat telah tiga kali merombak Kabinet Indonesia Maju. Sebelum ini, reshuffle masing-masing dilakukan pada 22 Desember 2020 dan 28 April 2021.
Dalam reshuffle kali ini, dia total menunjuk lima orang baru di Kabinetnya. Masing-masing dua menteri, satu wakil menteri, dan mengisi dua pos wakil menteri yang kosong.
Mereka yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Luthfi. Lalu, mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto yang dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggantikan Sofyan Djalil.
Kemudian tiga kursi wakil menteri diisi Sekretaris Dewan Pembina PSI Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, menggantikan sesama kader PSI Surya Tjandra; Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) diisi John Wempi Watipo dan Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
