Fraksi Gerindra: Tetapkan Sebagai Pandemi dan Refocusing Anggaran!

RN - Menjelang Hari Raya Iduladha, wabah penyakit mulut dan kaki (PMK) yang menyerang sapi-sapi milik peternak di sejumlah daerah masih meresahkan para peternak. 

Data Kementerian Pertanian per 2 Juni menunjukkan wabah PMK telah tersebar di 18 provinsi dan 127 kabupaten/kota. 

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani mengatakan, wabah PMK yang semakin meluas ini harus segera ditangani secara serius oleh pemerintah. Pasalnya, menurut Muzani, wabah ini telah merugikan para peternak rakyat karena ratusan sapi mereka mati. Bahkan, masih banyak lagi terjangkit PMK namun tidak tertangani.

BERITA TERKAIT :
Antisipasi Virus PMK, Begini Aturan Berkurban di Kota Depok

---

"Kami berharap pemerintah bisa memberi perhatian dalam penanganan masalah ini secara serius. Misalnya dengan membentuk satgas penanganan PMK dan memberi bantuan bagi mereka untuk memperkecil beban kerugian akibat wabah PMK," kata Muzani, dalam keterangannya, dikutip hari ini.

Ia mendorong penetapan wabah ini sebagai pandemi adalah cara yang dimungkinkan. Dengan begitu, konsentrasi penangan lebih fokus.

Muzani yang juga sekjen Gerindra mengatakan, tindakan penanganan PMK harus segera dilakukan mengingat tak lama lagi masyarakat akan merayakan Iduladha. Sebab, jumlah hewan ternak yang diperlukan untuk memenuhi ibadah kurban sangat besar.

Hewan kurban seperti sapi, kerbau, dan kambing harus dipastikan sehat dan bebas PMK. Sebab, daging kurban setelah disembelih akan dikonsumsi oleh masyarakat. "Kita harus memastikan bahwa daging kurban yang akan dikonsumsi daging yang benar-benar steril," tegasnya.

Sedangkan, sapi-sapi yang teridentifikasi PMK harus dipastikan tidak dijadikan sebagai hewan kurban. Karena itu Fraksi Gerindra mengusulkan agar pemerintah mengganti kerugian petani yang sapi-sapinya terjangkit PMK. 

"Kemudian harus ada pengobatan masif agar sapi-sapi aman dari PMK. Termasuk penyemprotan kandang secara massal. Dengan demikian kerugian yang ditanggung oleh peternak sapi kita bisa diminimalisir," jelas Muzani.

Jika persoalan penanganan PMK ini terkendala anggaran, Fraksi Gerindra mengusulkan agar dilakukan refocusing anggaran. Mengingat penanganan masalah ini perlu dilakukan dalam jangka pendek dan cepat. "Langkah ini sebagai upaya keberpihakan pemerintah terhadap rakyat terutama para peternak sapi yang sedang terpuruk karena wabah PMK," tuturnya. 

Sebab, masih menurut Muzani, jika dilihat dari luas penyebaran dan banyaknya hewan ternak yang terjangkit, seharusnya sudah masuk dalam kategori darurat. "Itu sebabnya Fraksi Gerindra berharap pemerintah segera bertindak atas persoalan ini. Karena penyakit PMK ini sifatnya sudah menjadi pandemi," tutup Muzani yang juga Wakil Ketua MPR.

Sebelumnya, pemerintah telah melakukan penanganan berupa lock down terhadap sapi-sapi yang rentan terjangkit PMK. Namun lock down saja dinilai tidak cukup karena wabah PMK semakin meluas. Sementara berdasarkan data Kementerian Pertanian menunjukkan sebanyak 7.732 ekor sapi terkonfirmasi positif PMK.

Kemudian suspek sebanyak 56.588 ekor sapi yang diduga terkonfirmasi positif PMK. Dari jumlah sapi yang terkonfirmasi positif itu, sebanyak 341 ekor mati dan 405 ekor sapi dilakukan pemotongan bersyarat. Dan sebanyak 20.639 ekor sapi yang dinyatakan sembuh dari PMK.

Sementara itu, Heri Pudyatmoko, perwakilan Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah yang ikut mendampingi Muzani dalam kunjungan kerja juga sepakat bahwa wabah PMK ini jangan dianggap remeh.

Ia yang juga memperhatikan kasus PMK di Jawa Tengah menegaskan bahwa perlu adanya pengawasan ketat dalam lalu lintas hewan.

Selain itu pihak Dinas Peternakan Jawa Tengah juga diharapkan memantau kondisi para peternak di daerah, dan melakukan pendampingan jika diketahui ada gejala penularan di tingkat peternakan.

“Perlu kerja sama lintas sektoral, dalam hal ini Dinas Peternakan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan. Siapkan juga dokter kesehatan hewan untuk pendampingan di tingkat peternak. Kalau memang ada indikasi kasus yang sifatnya fluktuatif, harus benar-benar dikawal agar tak menjadi wabah di Jateng,” jelas Bendahara DPD Gerindra Jawa Tengah itu,.

Heri menambahkan, menjelang Iduladha perlu ada pengecekan ke beberapa peternakan dan Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Hal itu diperlukan untuk memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat.

“Pemerintah daerah harus aktif untuk mengatasi masalah ini, agar tak menjadi keresahan masyarakat, khususnya peternak. Antisipasi perlu dilakukan, dengan pengawasan ketat, karantina ternak yang masuk ke Jateng, isolasi jika ada temuan, dan upaya lainnya,” kata Heri yang juga Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah.