Interpelasi DPRD Depok Untuk Makzulkan M Idris Apa Cuma Alat Nego Nih?
RN - Akhirnya emosi anggota DPRD Depok memuncak. Para politisi dari berbagai fraksi resmi mengajukan hak interpelasi terhadap Wali Kota Depok Mohammad Idris.
Apakah interpelasi DPRD hanya untuk alat nego dan bukan untuk memakzulkan M Idris? Diketahui, sebanyak 33 dari 50 anggota DPRD Depok mengajukan hak interpelasi.
Pengajuan usul penggunaan hak interpelasi disampaikan dalam rapat paripurna pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ).
BERITA TERKAIT :2.229 Kasus DBD Di Jaktim, Wali Kota M Anwar Diminta Fokus
Diprediksi Bakal Diguyur Hujan, Walikota Jaksel Tingkatkan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Penyerahan berkas usulan interpelasi diwakili oleh Igun Sumarno dari Fraksi PAN kepada Ketua dan Wakil DPRD Kota Depok. Dia membacakan alasan pertimbangan pengajuan interpelasi.
"Usulan interpelasi dibuat untuk meminta keterangan yang jelas dan terperinci dari Wali Kota Depok mengenai kejelasan program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dari hulu sampai hilir, jelas, transparan, dan terperinci," ujar Igun Sumarno dalam rapat di gedung DPRD Depok, Selasa (17/5/2022).
Igun mengatakan hak interpelasi dibuat untuk meminta keterangan terkait KDS. Dia mengatakan mekanisme penerapan bantuan sosial harus dilakukan secara transparan.
"Sebagai penutup, kami menyerukan kepada rapat paripurna Kota Depok untuk menyetujui penggunaan hak interpelasi kepada Wali Kota Depok terhadap program Kartu Depok Sejahtera (KDS) kami ajukan," ucapnya.
"Bismillahirrahmanirrahim, demi masyarakat Depok, saya tanda tangani interpelasi anggota DPRD. Demi masyarakat Kota Depok dan keadilan," ujar Wakil DPRD Kota Depok dari Fraksi Golkar Tajudin Tabri.
Usulan hak interpelasi itu disampaikan oleh 33 anggota DPRD dari lima fraksi. Dua fraksi lain, PKS dan Demokrat-PPP, tak mengajukan usulan penggunaan hak interpelasi.
"Usulan interpelasi disampaikan 33 anggota DPRD dari lima fraksi yang ada di DPRD Kota Depok, sudah melebihi dari ketentuan dasar yang diatur tata tertib," ucap anggota PKB-PSI, Babai Suhaimi.
KDS Apa Nego?
Kisruh KDS bisa menjadi bola liar. Jika didiamkan bisa saja Wali Kota Depok M Idris dan Wakil Wali Kota (Wawalkot) Imam Budi Hartono tumbang. Tapi, banyak pihak mempretanyakan interpelasi DPRD.
Banyak tudingan kalau manuver DPRD hanya sebagai alat nego atau bergening kepada M Idris.
Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Depok Hendrik Tangke Allo sebelumnya menyebut memiliki bukti laporan dugaan politisasi program Kartu Depok Sejahtera (KDS). Hendrik menilai program KDS tak tepat sasaran.
Hendrik mengaku memiliki laporan terkait dugaan KDS dipolitisasi. Namun Hendrik belum mau membuka bukti yang dimiliki.
Wakil Ketua DPRD Kota Depok ini juga menuding adanya penyalahgunaan kewenangan Wali Kota Depok Mohammad Idris. PDIP mendorong adanya interpelasi.
"KDS itu kan mencakup beberapa manfaat. Semua itu akan kita minta keterangan dari Wali Kota dugaan penyalahgunaan kewenangan, tidak tepat sasaran, tidak transparan, dan sebagainya," papar Hendrik.
Wakil Wali Kota Depok (Wawalkot) Imam Budi Hartono membantah isu program Kartu Depok Sejahtera (KDS) dipolitisasi. Imam mengklaim tidak ada warga yang mendapatkan dobel bantuan.
"Jadi tidak ada double bantuan. DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) tersebut diverifikasi ulang untuk memastikan layak atau tidak layak menerima bantuan. Jika tidak layak, KDS bisa dicabut," kata Imam dalam keterangan seperti yang dilihat di website Pemkot Depok, Minggu (15/5/2022).
Imam menjelaskan, KDS adalah program pelengkap. Politikus PKS itu menjelaskan prioritas pertama, penerima adalah warga miskin.
Penerima KDS dipastikan tak tumpang-tindih dengan pemberian bantuan sosial yang lain. Imam menyebut sasaran KDS adalah warga yang tak terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah pusat.
"KDS adalah program tambahan dan pelengkap bagi warga miskin yang belum mendapatkan bantuan apapun. Penerima KDS juga tidak tumpang tindih dengan penerima bantuan pusat lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Pangan (BSP)," sebut Imam.
Pro Interpelasi = 38 Kursi
- PDI-P = 10 kursi
- Gerindra = 10 kursi
- Golkar = 5 kursi
- PAN = 4 kursi
- Demokrat = 3 kursi
- PKB = 3 kursi
- PPP = 2 kursi
- PSI = 1 kursi
Tolak Interpelasi = 12 kursi
- PKS = 12 kursi
Anggaran KDS sekitar Rp 100 M
APBD Kota Depok
2021 = 3,5 Triliun
2022 = 3,7 Triliun
KDS Versi DPRD
- Tak tepat sasaran
- Manipulasi data
- Tak libatkan RT/RW
- Tak transparan
- Data bodong
- Hamburkan uang rakyat
KDS Versi Wali Kota
Tahun 2021
- 4.000 penerima bantuan
- 1.744 renovasi rumah
- 3.000 bantua lansia & disabilitas
- 923 santunan kematian
- 8.770 bantuan siswa SD/MI
- 459 bantuan siswa SLB
- 6.872 bantuan siswa SMP/MTS
- 774 bantuan siswa SMK
Manfaat KDS
- Pelayanan kesehatan gratis
- Bantuan pendidikan
- Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- Santunan Kematian (Sankem)
- Ketersediaan Pangan Lansia dan Disabilitas
- Pelatihan Keterampilan
- Usaha dan Penyaluran Kerja
