Apa Benar Ocehan Masinton Soal Korporasi Sawit Bandari Wacana Jokowi 3 Periode?

RN - Perusahaan sawit disebut-disebut yang modali opini pemilu ditunda dan Jokowi tiga periode. Kabarnya bos yang bergerak dibidang sawit itu telah menyawer duit.

Politikus PDIP Masinton Pasaribu menuding sejumlah perusahaan sawit diduga ikut menggalang dukungan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode.

Masinton tak menyebut secara rinci korporasi yang diduga menggalang kekuatan dukungan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tersebut.

Dia meminta agar aparat menjatuhkan sanksi kepada perusahaan-perusahaan sawit tersebut, usai sejumlah petingginya ditangkap terkait kasus kelangkaan minyak goreng beberapa waktu lalu.

"Korporasi besar perusahaan sawit yang ikut memobilisasi dukungan perpanjangan jabatan presiden 3 periode harus diberi sanksi!! Selain berkontribusi kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Juga ikut berpartisipasi melawan konstitusi," kata dia dalam cuitannya, Kamis (21/4).

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan dari Korporasi Sawit dan Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) terkait tudingan Masinton. 

Sayangnya Masinton enggan mengungkap korporasi sawit yang dimaksud. Dia mengaku mendapat informasi itu dari pemberitaan media.

Namun dia menilai, pemerintah perlu mengevaluasi ulang kepemilikan lahan sawit yang kini hanya dimiliki sejumlah korporasi besar. Menurut Masinton, negara tak boleh kalah dan tunduk pada tekanan korporasi.

"Prinsipnya negara tidak boleh kalah dan tunduk dengan tekanan serta ancaman boikot dari pengusaha sawit kepada pemerintah," kata dia.

Diketahui, Presiden Jokowi sudah mengucapkan kalau pemilu tidak akan ditunda. Jokowi memastikan kalau pemilu dan pilpres akan digelar pada 

"Saya kira sudah jelas, semuanya sudah tahu bahwa pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Ini perlu dijelaskan. Jangan sampai nanti muncul spekulasi-spekulasi, yang isunya beredar di masyarakat bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal tiga periode," kata Jokowi dalam akun YouTube, Minggu (10/4). 

Dalam arahannya, Jokowi juga menyampaikan arahan terkait regulasi Pemilu, seleksi penjabat kepala daerah, hingga anggaran. Jokowi juga wanti-wanti jangan sampai ada politik SARA di Pemilu 2024.

Dukungan pengusaha agar Pilpres ditunda dan jabatan presiden diperpanjang diketahui sempat disampaikan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia awal Januari lalu.

Menurut Bahlil, alasan pengusaha meminta agar Pilpres ditunda demi menjaga tren pemulihan ekonomi yang sempat terpukul akibat pandemi Covid-19. Pernyataan Bahlil itu belakangan juga didukung tiga partai politik di parlemen, PKB, PAN, dan Golkar.

"Kalau kita mengecek dunia usaha rata-rata mereka berpikir bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan itu jauh lebih baik," kata Bahlil awal Januari lalu.

Gurita Bisnis

Bisnis sawit memang gurih. Saat ini di Indonesia, perkebunan sawit diduga dimonopoli oleh beberapa perusahaan besar. 

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mendukung penuh proses peradilan dan penegakan hukum yang sedang berjalan dalam perkara penetapan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana menjadi tersangka kasus suap izin ekspor minyak sawit.

"Menanggapi terjeratnya salah satu pejabat @kemendag, saya terkejut dan prihatin," kata Lutfi dalam Instagram resmi @mendaglutfi, Rabu, 20 April 2022.

Menurut dia, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan selalu kooperatif dan suportif dalam membantu tugas para penegak hukum.

“Sebagai pimpinan di Kemendag, saya percaya loyalty is top down, bukan bottom up. Tentunya kami menyediakan bantuan hukum bagi seluruh pegawai Kemendag dalam menjalankan tugasnya, selagi semuanya bekerja dalam alur dan pekerjaannya sebagaimana mestinya demi kepentingan rakyat Indonesia,” kata Mendag.

Dia mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung yang terus menggali fakta di balik kelangkaan minyak goreng di Indonesia.

“Perkembangan terakhir ini merupakan titik terang dari ikhtiar yang kita upayakan selama ini untuk mengatasi permasalahan utama, yakni isu kelangkaan minyak goreng. Sampai isu ini sepenuhnya teratasi, pekerjaan rumah kami masih belum selesai,” katanya.

Dikutip dari akun twitternya, ekonom senior, Faisal Basri menuding Kemendag seperti maling teriak maling. Faisal adalah ekonom yang vokal dengan fenomena kelangkaan minyak goreng. 

Pada awal April lalu, dia sempat menyebut kisruh kelangkaan dan mahalnya minyak goreng merupakan ulah pemerintah. Hal ini terjadi karena pembuat kebijakan menerapkan dua harga minyak sawit mentah. 

"Dua harga itu tercipta karena pemerintah mengenakan tarif pajak ke eksportir yang menjual CPO ke luar negeri," ungkap Faisal.

Seperti diberitakan, Kejaksaan Agung menetapkan empat orang sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (CPO) dan turunannya. 

Keterangan itu disampaikan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam konferensi pers terkait perkembangan penanganan perkara minyak goreng di Lobby Aula Kartika, Selasa (19/4/2022). 

Tersangka pertama, kata Burhanuddin, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan berinisial IWW. Tiga tersangka lainnya yaitu Senior Manager Corporate Permata Hijau berinisial SMA, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia dengan inisial MPT, dan General Manager PT Musim Mas berinisial PT.

“Dengan perbuatan tersangka telah menerbitkan secara melawan hukum dan tujuan ekspor terkait komoditi CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, dan PT Musim Mas,” ucap Burhanuddin.