RN - Meski sudah didesak banyak orang, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan bersikukuh tak mau membuka big data 110 juta orang yang diklaim mendukung penundaan pemilu 2024. Penolakan Luhut ini mengundang tanda tanya.
Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul mengaku bingung dengan maksud dan tujuan Luhut sebenarnya begitu lantang menggaungkan wacana itu, tetapi bungkam ketika diminta buka datanya. “Ya, saya kira ini hanya masalah etika dan moral saja, kalau dia menolak membuka (big data),” ujar Adib.
Alih-alih membuat situasi makin panas, Adib mengatakan, Presiden Jokowi segera mencopot Luhut dari jabatan menko marves, “Stabilitas politik tensinya menurun dan polemik segera berakhir kalau presiden melakukan reshuffle kabinet,” kata dia.
BERITA TERKAIT :PON XXI Aceh-Sumut 2024 Resmi Dibuka Jokowi
MenkumHAM Kunci Operasi Parpol Yang Sedang Konflik?
Selain Luhut, menurut dia, beberapa pembantu presiden lainnya yang layak diganti di antaranya Menteri Investasi Bahlil Lahadali dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
Adib mengaku prihatin wacana tiga periode yang digaungkan Luhut dan Bahlil justru memicu kemarahan rakyat ke Jokowi.
“Jokowi jadi jauh dari lingkaran koalisinya sendiri yang menolak tiga periode, terutama PDIP,” pungkas Adib.
