KPK Bidik Orang Dekat Pepen, Jangan-Jangan Keluarganya Nih?

RN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta terus melacak aliran uang korupsi Wali Kota nonaktif Bekasi Rahmat Effendi alias Pepen. KPK sebelumnya mengaku telah mengantongi informasi adanya dugaan aliran uang suap kebeberapa pihak.

"Semua informasi hasil penyidikan terutama soal aliran uang pasti KPK kembangkan dan konfirmasi kepada saksi-saksi lain maupun bukti yang telah KPK miliki," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada wartawan kemarin.

Ali memastikan KPK tidak segan untuk menjerat pihak-pihak yang diduga memberi ataupun menerima uang suap dalam perkara ini. Kata Ali, KPK bakal menjerat pihak yang diduga terlibat dalam perkara ini sepanjang ditemukan bukti permulaan yang cukup.

BERITA TERKAIT :
Serangan Fajar Di Bengkulu Rp 50 Ribu, Di Jakarta Berapa Nih?

---

Sebut OTT KPK Kampungan, Resiko Politisi Lokal Jadi Anggota DPR

---

"Sepanjang ditemukan alat bukti cukup keterlibatan pihak lain pasti kami kembangkan baik terhadap pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ataupun penerapan UU lain terhadap para tersangka tersebut," ujarnya. 

Sumber di KPK menyebutkan, beberapa pihak orang dekat terkait Pepen diduga menerima aliran uang panas. Bahkan, pendemo sudah berulang kali datang ke KPK dan meminta segera memeriksa keluarga Pepen.

Dalam perkara ini, Bang Pepen diduga telah menerima uang dengan nilai total sebesar Rp7,1 miliar terkait proyek ganti rugi pembebasan lahan di Kota Bekasi. Adapun, sejumlah proyek tersebut yakni terkait ganti rugi pembebasan lahan sekolah di wilayah Rawalumbu senilai Rp21,8 miliar.

Kemudian, pembebasan lahan Polder 202 senilai Rp25,8 miliar. Selanjutnya, proyek pembebasan lahan Polder Air Kranji senilai Rp21,8 miliar; serta proyek pembangunan gedung tekhnis bersama senilai Rp15 miliar. Bang Pepen diduga meminta komitmen fee kepada para pihak yang lahannya akan diganti rugi untuk proyek pengadaan barang dan jasa.

Seperti diberitakan, Ade Puspita, putri Wali Kota nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi menuding Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengincar "kuning" yang merujuk pada Partai Golkar. Pernyataan itu disampaikan Ade Puspita menanggapi langkah KPK yang menangkap dan menetapkan sang ayah sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek dan jual beli jabatan.