RN - Setelah menunggu sekian lama, akhirnya PAN mendapatkan rejeki nomplok. Partai besutan Zulkifli Hasan ini bakal mendapatkan posisi di kabinet Jokowi.
Kabarnya perombakan kabinet atau reshuffle bakal dilaksanakan pada akhir Maret ini. Sekretaris DPP PKB Luqman Hakim membocorkan hal itu.
"Kalau kabar kabar warung kopi begitu, infonya akhir Maret ini," kata Luqman kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).
BERITA TERKAIT :Gaduh MK Selesai, Giliran Berebut Kursi Menteri Nih?
Gibran Bantah Jokowi Cawe-Cawe Urusan Kabinet, Tapi Akan Kasih Masukan Soal Nama Menteri
Wakil Ketua Komisi II DPR ini pun mendengar reshuffle itu sekaligus akan memasukkan PAN ke dalam kabinet. Menurut kabar, kata Luqman, PAN bakal dapat posisi satu menteri dan satu wakil menteri.
"PAN dapet satu menteri plus satu wamen," ujar Luqman.
Namun, dia belum tahu pasti kebenaran kabar tersebut. Hanya saja berhembus kencang reshuffle akan dilakukan di akhir bulan ini.
"Tapi belum tau pastinya kapan dan posisinya apa, masih kabar-kabar sih," ucapnya.
Reshuffle memang berhembus kencang akan dilaksanakan pada 23 Maret. PAN bakal masuk ke dalam kabinet.
Sesuai tanggal kebiasaan Presiden Jokowi pada sebelum-sebelumnya, reshuffle selalu dilaksanakan pada Rabu Pon. Di akhir bulan ini memang ada tanggal Rabu Pon yakni 23 Maret.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan dirinya juga mendengar ada kabar reshuffle di akhir Maret. Namun dia belum mendengar pasti tanggalnya.
"Denger sayup-sayup sih, tapi pastinya belum tau karena itu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi," kata Awiek kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).
Awiek mengatakan reshuffle merupakan hak prerogatif presiden. Dia menyebut Jokowi tahu parameter untuk mengevaluasi kabinetnya.
"Tentu presiden memiliki parameter-parameter tertentu dalam mengevaluasi kinerja kabinetnya, apakah itu kabinet di bidang ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya tentu presiden memiliki parameter," ucapnya.
"Termasuk juga misalkan indikasi-indikasi kabinet anggota kabinet yang tidak bisa merealisasikan visi misi presiden dalam waktu yang ditentukan, terus termasuk juga siapa penggantinya semuanya presiden yang menentukan, kita tidak ikut campur soal itu karena itu hal prerogatif presiden," lanjutnya.
