Yani Lempar Handuk Aja, Pendukung Anies Sebut Wali Kota Jakbar Brekele
RN - Terkait sejumlah penanganan masalah pelayanan terhadap warga yang menilai kinerja Walikota Jakarta Barat Yani Wahyu Purwoko sudah sampai ke telinga Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Adapun persoalan-persoalan yang terjadi diantaranya banyaknya warga Krukut yang tersuspect Umicron meski langsung dilakukan upaya Lockdown Mikro, Air sempat mati di Gedung Walikota Jakarta Barat, sehingga pengunjung kesulitan buang hajat maupun buang air kecil.
Terlebih ditambah catatan slow respon terhadap laporan warga mengenai curhatan persoalan administrasi kesehatan ke pemerintah kota administrasi Jakarta Barat.
BERITA TERKAIT :2.229 Kasus DBD Di Jaktim, Wali Kota M Anwar Diminta Fokus
Bakal Dihajar Hujan, Warga Jakbar Harus Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Banjir
Meski curhatan itu sampai ke telinga Walikota Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko, namun persoalan itu deadlock. Padahal apabila dikoordinasikan dengan baik, maka polemik itu tidak akan terjadi. Hingga akhirnya, harus melaporkan hal itu Kementerian RI.
"Semua persoalan ini sudah kami sampaikan ke Pak Gubernur Anies untuk dijadikan bahan evaluasi. Kalau bisa ganti Walikota Jakarta Barat," imbuh Ketua Nasional Rekan Indonesia Agung Nugroho, Rabu (12/01/2022).
Pendukung Anies Baswedan ini juga mengungkapkan cueknya Walikota Jakarta Barat, Yani Wahyu Purwoko terhadap berbagai keluhan, sehingga wajar dinilai walikota yang slow respon terhadap keluhan warga.
Yakni tanggal 2 Desember 2021, warga Sukabumi Selatan, penderita ACL Reconstruction di RS UI mengalami kendala untuk pembiayaan alat, karena RS UI alat yang ada sewa dengan pihak ketiga.
Sehingga tidak dicover oleh BPJS. Adapun kebutuhan biaya untuk alat tersebut sebesar Rp 15,5 Juta.
"Karena tidak mampu maka keluarga melapor ke Rekan Indonesia, setelah memastikan ke RS UI dan BPJS, bahwa benar alat yang dibutuhkan tidak dicover oleh BPJS, karena alat tersebut di RS UI menyewa dengan pihak ketiga.
Maka Rekan Indonesia melaporkan ke Wali Kota Jakbar namun oleh walikota malah dijawab "Harus Bagaimana Yah"setelah itu tidak ada solusi dan respon lagi," beber Agung.
Kemudian lanjut Agung, karena tidak memperoleh solusi dan respon dari Wali Kota akhirnya Rekan Indonesia berkoordinasi dengan kemenkes RI. Hingga akhirnya oleh Kemenkes dirujuk ke RSCM yang memiliki alat tersebut sehingga bisa dicover oleh BPJS.
"Sangat disayangkan seorang wali kota dalam menjawab permasalahan warga malah mengeluarkan pertanyaan "Harus Bagaimana Yah", soal harus bagaimana bukan urusan warga dan Rekan Indonesia sebagai pemimpin wilayah harusnya bisa memberikan solusi bukan malah bertanya harus bagaimana," tandasnya.
