Manajemen Semrawut, Anies Didesak Rombak Direksi Transjakarta dan BP BUMD

RN - Persoalan kecelakaan bus Transjakarta kian memanas. Pasalnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak serius mengevaluasi sistem pengelolaan perusahaan Transjakarta yang diduga sebagai biang kerok berbagai insiden kecelakaan tersebut.

Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merombak total jajaran direksi Transjakarta lantaran dianggap bertanggung jawab atas insiden berturut Transjakarta itu.

"Harus diganti semua direksinya, kan penyebabnya sistem yang dibuat sama direksinya. Okelah dirutnya baru sebulan, tapi jajaran direksi sampai ke bawah itu yang tahu sistem yang harus lebih tanggung jawab. Itu kan ada keluhan sopir dipotong gajinya dan sudah over time terus dipindah tracknya," ujar Trubus di Jakarta, Selasa (14/12/2021).

"Transjakarta itu kan ikon nya Jakarta, kalau manajemennya amburadul, bagaimana yang lainnya. Jadi, Gubernur harus tegas, rombak total jajaran direksinya," sambungnya.

Lebih lanjut Trubus menuturkan, kesalahan tidak berada pada pramudi. Karena, kata Trubus, dengan sistem kerja seperti saat ini sangat wajar jika sopir mengalami kelelahan dan menyebabkan pengemudi kelelahan.

Menurut Trubus, Transjakarta sebagai ikon Jakarta dalam bidang transportasi massal harusnya menjamin serius keselamatan warga Jakarta. Karena, kata Trubus, tata kelola Transjakarta sama dengan menyangkut nyawa masyarakat.

"Rekomendasi KNKT soal driver resource management itu engga relevansinya dengan yang harus diperbaiki di Transjakarta. Jadi, saya kira ngawur KNKT itu tak mengerti persoalan," katanya.

"Ini menyangkut nyawa orang lho, pengguna Transjakarta dan masyarakat umumnya. Jadi tidak bisa sembarangan, tata kelola SDM nya yang harus diganti, bukan menyorot sopirnya," lanjutnya.

Menyoal Badan Pembina BUMD DKI Jakarta, Trubus melihat adanya ketimpangan pada lembaga pembina perusahaan milik daerah itu. Ia pun dengan tegas menyarankan Anies mengganti jajaran BP BUMD sehingga fungsi pembinaan ke depan berjalan baik.

"Ini fungsinya tidak jalan, artinya ada sometihin wrong nih di BP BUMD. Bisa jadi karena belum definitif atau sebaiknya ada penyegaran. Ganti Kepala BP BUMD dengan yang lebih bersih. Yang profesional banyak tapi yang berintegritas yang diperlukan," tegasnya.