Pemerataan Pembangunan di Papua, Anggota Komisi II DPR-RI Dukung Pembentukan Sejumlah Provinsi Baru
RN - Pembentukan Provinsi Saireri di Papua berpotensi pemerataan pembangunan. Demikian pernyataan dukungan itu disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI Ibnu Mahmud Bilalludin menyikapi aspirasi Forum Kepala Daerah se-wilayah Saireri dilansir dari dpr.go.id, Senin(22/11/2021).
Ibnu juga menegaskan, pemekaran provinsi di Papua tidak hanya wilayah adat Saireri saja, melainkan empat wilayah adat lainnya.
"Kalau bisa berbarengan, tentu ini akan menyelesaikan beberapa persoalan sekaligus," imbuhnya.
BERITA TERKAIT :Telusuri Jejak Korupsi Di KKP, KPK Permak Pejabat Bea Cukai
Dirayu PKS Untuk Pilkada DKI, Anies Masih Malu Katakan Iya
Politisi Fraksi PAN itu menambahkan isu lain terkait dampak positif pemekaran ialah persoalan pembangunan. "Dengan berdasarkan wilayah adat tadi, makayang namanya koridorisasi dan klusterisasai persoalan terjadi. Hal itu akan mendorong pemerataan pembangunan," urai Ibnu.
Sementara keuntungan yang lainnya, ia bilang, pemekaran itu akan membantu pemerintah pusat dalam mengontrol dana otonomi khusus (otsus).
Sebab jika terdapat kejadian luar biasa yang terjadi di pusat pemerintahan dan bisnis di Papua, maka tidak serta merta berdampak ke seluruh wilayah adat pulau itu.
