RN- Persoalan penyerapan pupuk nasional yang rendah semakin menjadi sorotan berbagai pihak. Pasalnya rendahnya persentase tersebut disebabkan oleh penyerapan di Jawa Tengah yang hanya mencapai 3,42% atau hanya 68 ribu ton dari total alokasi yang mencapai 1,9 juta ton pupuk dengan berbagai jenis. Hal ini terpublikasi di website htpp://pupuk.litbang.pertanian.go.id
Kang Tamil yang sejak awal menyuarakan tentang adanya indikasi permainan dalam penyebaran pupuk ini, menilai bahwa selama ini masyarakat seolah dibuai dengan laporan yang indah dari Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC).
"Ini harus dijelaskan, kenapa alokasinya bisa hampir 2 juta ton, tapi penyerapannya baru 68 ribu ton. Sementara dilapangan petani menjerit karena tidak kebagian pupuk. Ini sudah akhir tahun lho?" ungkap Ketua Forum Politik Indonesia ini kepada radarnonstop.co.
BERITA TERKAIT :Dico Ganinduto Masuk Radar Golkar Untuk Pilgub Jateng, Pengamat: Bagus dan Sangat Positif!
Lebaran, Perputaran Duit Di DIY Dan Jateng Tembus Rp25,6 Triliun
Aktivis bernama asli Tamil Selvan ini menyatakan heran dengan timpangnya penyerapan pupuk di Jawa Tengah ini. Sebab pemerintah selalu memuji sistem RDKK dan Kartu Tani, namun berbeda hasilnya di Jawa Tengah.
"Kementan selalu mengangap RDKK dan Kartu Tani sebagai prestasi, kalau di provinsi lain bolehlah. Lalu kenapa di Jawa Tengah tidak jalan. Apa ada hantu yang menghalangi penyerapan pupuk di Jawa Tengah? Ini perlu dilakukan investigasi," tegas Kang Tamil.
Lebih lanjut Komunikolog Politik Nasional ini mengatakan bahwa pertanian di Indonesia ini diambang kehancuran. Sebab dirinya menilai bahwa Petani saat ini hanya didominasi kaum tua, sementara permainan pupuk terus terjadi yang membuat anak muda semakin engan untuk meregenerasi sektor pertanian ini.
"Prediksi saya 30 tahun kedepan, profesi petani mandiri hanya akan menjadi sejarah, yang ada hanya petani sebagai karyawan korporasi. Salah satu penyebabnya adalah permainan pupuk ini. Jadi petani seolah tersandera dan dipermainkan oleh pemerintah. Saya harap Kementan dan PIHC bisa segera klarifikasi urusan Jawa Tengah ini, ini serius," tutupnya.
