Tanggapi Walikota Jakbar
Bang Ipul: Pemerintahan Tidak Boleh Lepas Tangan Atasi Premanisme
RADAR NONSTOP - Premanisme kembali menjadi sorotan publik seiring ditangkapnya Hercules. Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Jakarta Saefullah meminta pemerintah daerah tidak lepas tangan.
Hal ini dikatakan oleh bang Ipul menanggapi pernyataan Walikota Jakarta Barat, Rustam Effendy, yang menyatakan menyerahkan sepenuhnya persoalan premanisme di wilayahnya ke polisi.
“Saya tegaskan, masalah penindakan memang urusan polisi. Namun terkait pembinaan seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah. Artinya, pemerintah kota Admistrasi juga memiliki peran penting untuk menuntaskan masalah premanisme,” papar bang Ipul.
BERITA TERKAIT :Orang Heru & Joko Di Jakarta Bakal Kena Bersih-Bersih, Otaknya Marullah?
Bakal Dihajar Hujan, Warga Jakbar Harus Tingkatkan Kewaspadaan Terhadap Banjir
Bang Ipul meneruskan, gubernur dan walikota tugasnya pemerintahan umum. Apapun yang terjadi di teritorialnya, itu menjadi urusan pemerintah. “Dia (Rustam) tidak boleh ngomong itu bukan urusannya,” tegas bang Ipul.
Saefullah juga mengatakan, pemerintah tidak boleh melempar masalah di wilayahnya kepada pihak lain, melainkan harus selalu hadir dalam persoalan di masyarakat termasuk masalah premanisme.
"Jadi gini, pemerintahan itu benang merahnya, gubernur, wali kota, camat dan lurah itu adalah pemerintahan," katanya.
"SKPD itu adalah pendukung dari pemerintahan umum itu. Jadi enggak boleh pemerintah tidak hadir di situ. Harus hadir lah untuk melakukan pembinaan," pungkas bang Ipul.
