Anggaran Wifi 6 Juta, Pengamat : Khawatir Anak Buah Anies Berkhianat
RN- Komunikolog Politik Nasional Tamil Selvan mengatakan bahwa sedang ada strategi yang dimainkan oleh internal pemda DKI untuk merusak citra politik Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal ini diungkapkannya, setelah melihat anggaran program wifi gratis dari Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta senilai 15,46 miliar rupiah.
"Saya lihat terlalu banyak permainan anggaran yang diluar logika muncul dari oknum para kepala dinas ini. Tujuannya agar muncul opini di masyarakat bahwa Gubernur ikut bermain, karena sebagai pimpinan tertinggi di DKI. Ini jebakan yang harus diwaspadai Anies," ungkap Ketua Forum Politik Indonesia ini kepada awak media, Rabu (8/9).
Kang Tamil panggilan akrabnya mengatakan bahwa secara logika awam, harga penyewaan wifi senilai 6,2 juta rupiah pertitik untuk kecepatan 50 mbps dinilai terlalu tinggi. Dirinya pun mengherankan bagaimana angka tersebut bisa muncul dalam RAPBD perubahan 2021.
BERITA TERKAIT :Relawan Anies Di Kota Bekasi Siap Gembosi Jago PKS, Di Jakarta Kapan Nih?
Pelantikan Prabowo Bakal Dihadiri Ganjar Dan Anies, Tensi Politik Bakal Aman Dan Sejuk
"Kecepatan internet segitu, berlangganannya cuma sekitar sejutaan. Nah kalau dimasukin 6 juta rupiah, ini kan gila namanya. Kalaupun alibinya penyewaan alat, itu tidak masuk akal. Maka saya katakan ini permainan internal untuk menjebak Anies," pungkasnya.
Lebih lanjut Kang Tamil mengatakan tingginya popularitas Anies yang digadang sebagai capres di 2024 tentu tidak menyenangkan semua pihak.
"Saya melihat arah mainan ini, agar publik menilai Anies tidak bisa kerja. Saya kira ini semua terkait popularitas Anies ke pilpres 2024," jelasnya.
Sebelumnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi DKI Jakarta diketahui menganggarkan 15,46 miliar rupiah untuk program wifi gratis dalam APBD Perubahan 2020. Spesifikasi yang dialokasikan dalam anggaran tersebut adalah penyewaan Wifi dengan kecepatan 50 mbps senilai Rp 6,2 juta per bulan per titik.
Hal ini menuai protes dari Anggota Fraksi Gerindra, Thopaz Nuhgraha Syamsul, yang mengatakan bahwa penyediaan wifi tersebut tidak tepat sasaran dan harga yang tidak masuk akal.
"Selain salah sasaran pada tempat pemasangannya, juga pada harga yang dikeluarkan sangat tinggi dan tidak logis," ujar Thopaz saat menyampaikan pandangan Fraksi 2 Agustus yang lalu.
