Berita Indonesia terkini politik, ekonomi, megapolitan , Politik, senayan, nasional balaikota, olahraga, lifestyle dan hiburan ditulis lengkap dan mendalam - Radarnonstop.co

Warga DKI Bandel Lagi, Keluar Rumah Ogah Pakai Masker 

NS/RN | Rabu, 01 September 2021
Warga DKI Bandel Lagi, Keluar Rumah Ogah Pakai Masker 
Ilustrasi
-

RN - Corona DKI Jakarta sudah landai. Kolaborasi yang digaungkan Anies Baswedan dengan smua pihak berhasil menekan ganasnya virus Corona. 

Kini Jakarta sudah level 3. Tapi, melandainya Corona bukan berarti hidup sudah bebas. Warga diminta tetap memakai masker dan taat akan prokes. 

Dari pantauan radar nonstop dibeberapa wilayah Jakarta, banyak warga yang kembali bandel alias nakal. Mereka keluar rumah tanpa pakai masker. 

BERITA TERKAIT :
DPRD DKI: Generasi Z Berkontribusi Besar Kendalikan Inflasi
Coorna Makin Ngegas, Jakut Jaktim Jaksel Horor Tuh

Di kawasan Jakarta Barat seperti Kembangan Utara, Kedoya Utara, Cengkareng dan Grogol banyak warga yang keluar rumah tanpa masker. Rata-rata warga mengaku, sudah divaksin dan nekat tanpa masker. 

Begitu juga di kawasan Jakarta Timur. Di Pasar Rebo, Matraman, Pulogadung dan Senen warga cuek bebek tanpa masker. 

Pemandangan serupa juga terjadi di kawasan Petojo Jakarta Pusat dan Kebayoran Lama Jakarta Selatan serta Cilincing Jakarta Utara. "Udah bosan pakai masker, kan saya sudah divaksin," terang Somad warga kawasan Taman Kota, Kembangan Utara, Kembangan, Jakbar.  

Diketahui, saat ini Jakarta berada diperingkat 8 nasional dalam penambahan kasus baru. Pada Senin (30/8) hanya ada penambahan 341 kasus. Sementara Selasa (31/8) ada 399 kasus.

Pakar medis dan WHO sudah mewanti-wanti adanya ancaman gelombang ketiga Corona. Untuk itulah masyarakat diminta tetap taat prokes dan patuh memakai masker. 

Ancaman Duit 

Ancaman gelombang ketiga juga sudah wanti-wanti oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dia mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 masih belum selesai. 

Bahkan, pada Januari, kata dia, angka penularan Corona di Indonesia pun sempat naik dan membuat pemerintah harus menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM.

Bahkan, meskipun kondisi penularan dan tingkat positivitas di Tanah Air sudah mulai menurun belakangan ini, ia mengatakan semua pihak tidak boleh terlena. 

"Harus tetap waspada, sebab sekarang beberapa negara menghadapi Gelombang 3 Covid-19 dengan varian yang lebih cepat menular," ujar dia dalam webinar, Selasa, 6 April 2021.

Berdasarkan kabar internasional, Sri Mulyani mengatakan beberapa negara, misalnya Prancis, dan Italia, saat ini telah kembali melakukan lockdown yang berimbas kepada kondisi sosial dan ekonomi masing-masing negara. Lonjakan penularan Covid-18 juga terjadi di India.

"Sebagai negara yang berhasil produksi vaksin dan akan menjadi supplier vaksin dunia, India dalam situasi kenaikan jumlah Covid meningkat luar biasa. Ini yang menyebabkan mereka mengambil keputusan suplai vaksin seluruh dunianya disetop untuk digunakan di dalam negeri, walaupun itu belum berhasil menurunkan kasusnya," tutur Sri Mulyani.

Kenaikan angka penularan juga dialami negara dekat Indonesia, yaitu Filipina. Karena itu, Sri Mulyani mengingatkan bahwa Covid-19 adalah penyakit yang mudah menular dan menyebabkan dampak luar biasa dari sisi sosial dan ekonomi.

Saat ini, sudah lebih dari 131 juta jiwa yang tertular penyakit ini di seluruh dunia. Adapun jumlah kematian sudah mencapai 2,86 juta jiwa. Di Indonesia, sedikitnya 1,35 juta orang telah terkena Covid-19 dan 41.800 orang meninggal karena pandemi ini.

"Ini menjadi alarm kewaspadaan bagi kita semua. Karena itu, tahun ini, kita akan tetap akan membuat kebijakan pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 yang sangat besar," ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, pemerintah telah menaikkan dana pemulihan ekonomi nasional atau PEN tahun ini menjadi Rp 699,43 triliun. Angka itu meningkat 21 persen dari realisasi sementara 2020 yang sebesar Rp 579,78 T.

Anggaran kesehatan dalam PEN tahun ini mencapai Rp 176,3 triliun. Angka ini naik signifikan dari realisasi tahun lalu yang hanya Rp 63,5 triliun.

Anggaran untuk perlindungan sosial menjadi sebesar Rp 157,4 triliun. Angka ini turun dibandingkan tahun lalu yang sebesar Rp 220,39 triliun.

Anggaran perlindungan sosial tersebut, termasuk untuk program bantuan sosial tunai, Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, BLT Dana Desa, diskon listrik, hingga iuran jaminan kehilangan pekerjaan.

Pemerintah juga menyiapkan Rp 186,8 triliun untuk dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi. Angka itu naik dari tahun lalu yang terealisasi Rp 173,17 triliun.

Sedangkan anggaran program prioritas dianggarkan Rp 125,1 triliun atau naik dari realisasi tahun lalu yang Rp 66,5 triliun. Juga insentif usaha dalam PEN dianggarkan Rp 53,86 triliun, turun dari tahun lalu yang Rp 56,12 triliun.